MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kota Makassar membentuk tim khusus untuk menangani ribuan pegawai honorer atau Laskar Pelangi yang tidak terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Skema pengadaan akan menggunakan sistem Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk menyelamatkan sekitar 3 ribu tenaga Laskar Pelangi yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan tim khusus tersebut dibentuk untuk mempercepat proses PJLP dengan skema pengadaan jasa layanan perorangan.
"Kami sudah mulai membagi tugas, dimulai dari tenaga operasional 24 jam seperti petugas kebersihan,” kata Nielma Palamba, Kamis (22/5/2025).
Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan validasi data, Nielma menyebut terdapat 2.634 tenaga Laskar Pelangi yang tersebar di sejumlah OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Perdagangan, hingga sekretariat daerah.
Oleh karena itu, Nielma mengatakan telah meminta kepada para camat dan pimpinan OPD untuk segera mempersiapkan dokumen administrasi untuk tenaga yang terdampak.
Dokumen yang dibutuhkan antara lain, akun PJLP, NPWP, kartu keluarga, dan KTP.
“Tentu saja ini tetap selektif. Kami tetap menetapkan syarat batas usia, yakni maksimal 58 tahun dan minimal 18 tahun. Para camat dan SKPD harus mengevaluasi tenaga yang kurang disiplin,” ujar Nielma.
Pemerintah kota menargetkan sistem PJLP ini mulai efektif sebelum akhir Mei 2025. Sehingga, di Bulan Juni 2025 telah berhasil menerapkan PJLP ini.
“Skema ini berbeda karena setiap tenaga langsung mengajukan diri ke Pemkot, tidak melalui pihak ketiga. Mereka menawarkan jasanya sendiri kepada pemerintah,” ujar Nielma.
Ia pun berharap pembayaran gaji bulan Mei tetap berjalan dan dapat berlanjut di bulan-bulan berikutnya.
“Intinya kita berusaha, mereka sudah dapat gaji bulan Mei, kita usahakan nanti gajinya berkelanjutan,” tutup Nielma. (Shasa/B)
