Munafri juga menekankan pentingnya catatan strategis yang diberikan oleh DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
“Kami akan segera merumuskan kebijakan strategis berdasarkan rekomendasi tersebut. Ini akan kami tuangkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, hingga regulasi daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Makassar, Supratman, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian akhir dari rangkaian pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024.
“Rapat diawali dengan laporan dari Ketua Pansus, dilanjutkan pembacaan rekomendasi DPRD, penandatanganan berita acara, serta penyerahan keputusan DPRD kepada Wali Kota,” ujar Supratman.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD, Hartono, mengungkapkan bahwa dalam proses awal pembahasan LKPJ, terdapat sejumlah kepala perangkat daerah yang tidak hadir secara langsung.
“Kami merekomendasikan agar Pemkot memberikan sanksi administratif atau teguran resmi kepada kepala perangkat daerah yang absen tanpa alasan jelas. Hal ini untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pelaporan,” tegas Hartono.
