MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sikap kurang bijak ditunjukkan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat sibuk bermain HP ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo tengah melakukan perbincangan serius.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, marwah Jokowi sebagai presiden turun dengan munculnya video tersebut.
Dampak lebih jauh, dukungan masyarakat terhadap presiden juga berpeluang turun. Hal ini akan berpeluang menurunkan efektivitas pemerintahan Jokowi.
"Jadi, video buatan Puan itu terkesan tidak mempertimbangkan dampaknya. Puan terkesan tidak mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan sebelum menyebarluaskan video tersebut,” ucap Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/6).
Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menuturkan, seharusnya video tersebut tidak diunggah Puan ke media sosial, karena bisa berdampak negatif bagi citra Jokowi sebagai presiden yang dianggap publik sebagai petugas partai.
"Puan tampak tidak bijak, sehingga menayangkan video yang seharusnya bukan konsumsi publik. Puan kiranya perlu merenungkan hal tersebut,” tutupnya.
Sementara Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, video yang direkam oleh Puan Maharani memperlihatkan bahwa Jokowi adalah petugas partai.
"Jokowi seperti sedang menghadap atasan dan seperti tidak dapat berkutik. Melalui pertunjukan tersebut nyata-nyata baik Mega dan Puan memposisikan Jokowi sebagai petugas partai. Jokowi seperti sedang diinterogasi dan seperti karyawan sedang menghadap bos besar," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).
Melihat itu, Saiful menganggap hal tersebut tidak baik bagi kultur demokrasi dan konstitusi Indonesia. Padahal, presiden seharusnya memiliki wibawa tidak hanya di hadapan kelembagaan negara, tapi juga harus memiliki wibawa di hadapan rakyat dan masyarakat dunia.
"Kalau misalnya masih mempertontonkan yang demikian, maka jelas wibawa presiden runtuh, dan publik dapat menilai hal tersebut merupakan hal yang buruk. Lebih lanjut lagi publik akan kecewa dengan kepemimpinan PDIP dengan memperlakukan presiden seperti itu,” pungkas Saiful. (Rmol)