MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Mabes Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar FGD bertema "Membangun Demokrasi Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024" di Hotel Claro, Kamis (23/2).
Hadir langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi. Dekan Fisipol Unhas Prof Armin Arsyad, Dekan Fisipol Unibos Dr Burhanuddin dan Ketua DKPP periode 2017-2022 Prof Muhammad masing-masing sebagai narasumber.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi Kamtibnas di Sulsel saat ini dalam situasi kondusif dan bisa dikendalikan.
"Tentu suasana Kamtibnas ini tidak hanya kerja sendiri Polri, tetapi kontribusi TNI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih. Tetapi, tahun ini kita sudah masuk tahun politik, tentu kerja keras kita semua untuk tetap menjaga kondusifitas sampai Pemilu digelar," jelas Nana.
Nana menggambarkan bahwa, begitu banyak sumber potensi perpecahan dalam pesta demokrasi, beberapa diantaranya yakni black campaign, hoaks, politik identitas, dan polarisasi massa.
"Saya minta Kasat dan Dir Intel untuk menjaga agar tidak terjadi di Sulsel, fungsi intelijen dimaksimalkan, mempetakan kerawanan itu agar situasi tetap dingin walaupun sudah mulai panas," ungkapnya.
Sementara itu, Dekan Fisipol Unhas Prof Armin Arsyad dalam materinya menekankan pentingnya keamanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Partisipasi politik yang tinggi harus diikuti oleh kemantapan kelembagaan, dalam hal ini berupa seperangkat aturan main oleh penyelenggara oleh KPU dan Bawaslu. Aturan mainnya harus diperbaiki, agar seluruh peserta merasa nyaman dalam berkontestasi," ujar Armin.
Hal lain disampaikan Dekan Fisipol Unibos Dr Andi Burchanuddin memaparkan bahwa dalam Pemilu 2024 akan diwarnai politik Identitas.
"Maka untuk mengantisipasi politik identitas itu, elit politik harus bisa mengintropeksi diri dalam berkontestasi, karena ini akan menjadi kunci dalam demokrasi. Dan harapan kita bahwa pemerintah harus lebih terbuka dan bersiap menerima kritik," tutur Burchanuddin.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 Prof Muhammad meminta jajaran kepolisian daerah Sulsel untuk berkontribusi aktif dalam menekan praktek money jelang Pemilu 2024.
"Politik uang atau money politik tidak mungkin bisa hilang seratus persen, tetapi bisa kita minimalisir. Ayo teman-teman kepolisian untuk berperan aktif bersama seluruh pihak untuk menekan agar praktik ini tidak tinggi," ujar guru besar Unhas itu.
Muhammad juga menyebut penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP manusia yang tentu bisa dirayu untuk membuat pesta demokrasi tidak berjalan demokratis. (*)
