PALOPO, RAKYATSULSEL - Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ishaq Iskandar mewakili Walikota Palopo mengikuti pelaksanaan road show secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam rangka percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah Provinsi Sulsel, di Ruang Rapat Ratona Lantai 3, Rabu (15/3).
Menko PMK Prof Muhadjir Effendy mengatakan, pertemuan untuk melakukan sinkronisasi masalah penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan pencapaiannya relatif baik, tetapi memang perlu ada peningkatan lebih lanjut.
"Ini adalah gambaran yang pertama tabulasi kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting dan dana desa se Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk Provinsi Sulawesi Selatan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 berdasarkan catatan di Kemenko PMK jumlahnya 1,56 persen dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,54 persen," kata Muhadjir Effendy.
Adapun prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 27,4 persen dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan juga yaitu 27,2 persen.
"Masing-masing pimpinan daerah mencermati kondisi daerahnya yang sebagai amanah, seperti beliau ingatkan bapak Presiden telah mentargetkan Tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus 0 persen di seluruh Indonesia kerena itu mohon diperhatikan," tambahnya.
Menurutnya, prevalensi stunting dibanding tahun 2021 dan 2022 rata-tata memang ada yang mengalami kenaikan, tapi banyak juga yang mengalami penurunan sepertui Kepulauan Selayar angka stuntingnya mengalami kenaikan dari 27,7 persen menjadi 32,1 persen. Yang lain juga mohon untuk dicermati ada yang mengalami kenaikan ada yang mengalami penurunan.
"Ada juga yang angka stuntingnya sudah di bawa rata-rata Nasional seperti yang terjadi di Barru 14,1 persen berarti sudah di bawah rata-rata Nasional kemudian Kota Makassar yaitu 18,4 persen," ucapnya.
Disisi lain, menurutnya, masih harus kerja keras, karena angkanya masih cukup tinggi masih ada beberapa yang masih di atas 30 persen.
"Kerena itu, mohon betul -betul di manfaatkan sumber-sumber dana, sember-sumber daya manusia yang ada di masing-masing kabupaten, kota untuk melakukan pembenahan," tukasnya.
Pj Sekda Sulsel Aslam Patonangi mengatakan, untuk tahun 2023 Pemprov Sulsel menyalurkan bantuan keuangan kepada lima daerah yang dipetakan. Sebagai daerah yang berpotensi kemiskinan ekstrem sebesar Rp500 juta per kabupaten.
"Demikian pula bahwa tetap dikoneksikan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap semua juga terhadap semua kabupaten, kota diserehkan bantuan sebesar 300 juta untuk penurunan kemiskinan ekstrem," kata Aslam.
"Sementara untuk desa yang sangat tertinggal, masih ada kaitan yang sangat kuat antara status desa dengan prevalensi stunting serta dengan kemiskinan ekstrem, oleh karena itu bapak gubernur dan pemerintah Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan untuk desa yang sangat tertinggal sebesar 200 juta/desa jadi cukup banyak yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting," tutupnya.
Hadir dalam kegiatan itu, unsur Forkopimda Kota Palopo, Plt. Kadis Kesehatan dr. Nasaruddin Nawir, pimpinan perangkat daerah serta camat dan lurah. (*)
