Defisit anggaran tahun 2022 yang mencapai angka 211 miliar menjadikan Mamasa sebagai Daerah yang harus siap bangkit dan ini berimbas pada ketidak mampuan pemda mambayarkan gaji Aparat Desa serta BPJS masyarakat Mamasa yang masuk dalam tanggungan Pemda sekitar 1.000 orang mengalami nonaktif dari pihak BPJS karena preminya tidak terbayarkan.
"Termasuk infrastruktur sebagai satu penunjang kemajuan dalam masyarakat juga tak mendapat perhatian Pemda Mamasa. Jalan-jalan penghubung kecamatan dan desa tidak terurus dengan baik, bahkan jalanan di Nosu, Tabang, dan Pana masi seperti kubangan lumpur akibat pemerintah tidak mampu mencari solusi untuk perbaikannya," ujarnya.
Adapun tuntututan Poros Rakyat Mamasa sebagai berikut Mendesak Pemerintah daerah untuk segera membayarkan gaji Sertifikasi dan Tamsil guru triwulan ke IV tahun 2022 sesuai dengan PERMEN Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi RI No 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian TPG.
Mendesak Pemerintah daerah untuk segera membayarkan gaji perangkat desa pada tahun 2022 yang belum terbayarkan. Mendesak Pemerintah Daerah membayarkan gaji honorer Pendidikan, kesehatan dan yang lain yang belum terbayarkan pada tahun 2022 samapai sekarang.
Mendesak Pemerintah Daerah untuk membayarkan tunjangan BPJS. Mendesak Pemda segera mambayarkan Klaim BPJS kepada Unit unit kesehatan baik RSUD maupun Puskesmas. Mendesak Pemerintah Daerah untuk mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan, berdasarkan LPH dari Inspektorat Daerah.
Mendesak Pemerintah untuk segera membuat Perda pasar. Meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian terhadap Mahasiswa yang melakukan studi diluar daerah, khususnya pembangunan Asrama Mahasiswa diwilayah tempat Mayoritas Mahasiswa Mamasa melanjutkan Studi.
Usut Tuntas pembangunan jalan poros kecamatan Pana’-Tabang. Menuntut PEMDA Mamasa mengelolah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menanggulangi defisit yang tiap tahun terjadi di Mamasa. Menuntut Pemerintah memperhatikan dan memberikan edukasi terhadap penyandang disabilitas di kabupaten Mamasa.
Menuntut PEMDA Mamasa segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan karena tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Menuntut DPRD Mamasa segera menggunakan Hak Angket dan membuat pansus untuk menyelidiki pelanggaran yang di lakukan oleh PEMDA Mamasa.
Jika Tuntutan ini tidak Biasa Di Penuhi Maka Kami Menuntut Bupati Mamasa segera Turun dari jabatannya karena terbukti tidak mampu membangun Mamasa yang Mamase dan penuh kasih sayang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Mamasa. (Isak Pasabuan/B)
