Polemik Nomor Urut “Cantik”

  • Bagikan
(Dokumen Rakyat Sulsel)

Terpisah, salah satu caleg DPRD Provinsi Sulsel Iqbal Arifin menyatakan, nomor terbaik menurutnya ialah 1. Akan tetapi, jika partai menempatkan pada posisi nomor 2 atau 3, itu bagian dari pilihan partai sehingga tak bisa ditolak.

"Sebagai kader kami mengikuti pilihan terbaik dari partai. Tetapi saya berharap bisa 1, tapi partai mau 2 atau 3. Itulah konsekuensi harus kita terima," ucap caleg yang akan besaing di dapil 4 meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar itu.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wiayah (DPW) PKS Sulsel, Rustang Ukkas mengakui bahwa memang sejauh ini banyak kadernya meminta nomor urut cantik.

"Hanya saja, kami tidak tahu penentuan nomor urut diberikan sesuai dengan keinginan caleg atau tidak, karena yang menentukan adalah DPP," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Kota Makassar, Andi Luhur Prianto mengemukakan, istilah nomor cantik sebenarnya lebih aspek sugesti psikologis saja. "Faktanya bukan nomor urut yang mempengaruhi keterpilihan," katanya.

Dirinya menilai, sistem pemilihan saat ini masih berbasis populer vote dengan sistem open-list proportional representation (OLPR). "Artinya, caleg yang memperoleh suara terbanyak lah yang akan terpilih, sesuai proporsi perolehan suara partai. Dengan demikian, perebutan nomor cantik tidak relevan dalam sistem pemilihan kita saat ini," beber Andi Luhur.

Dia juga bilang, beda misalnya kalau menggunakan Closed-List Proportional Representation (CLPR) atau proporsional tertutup. "Maka nomor urut yang cantik akan menentukan keterpilihan," tutup Andi Luhur.

Sedangakan, Manajer Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI) Nursandy Syam menuturkan, nomor urut bagi caleg memiliki nilai urgensi tersendiri. "Bisa berperan ikut mempengaruhi psikologis caleg dan pemilih jika mampu dikelola dengan baik," ucapnya.

Dengan nomor urut yang bagus, lanjutnya, memudahkan caleg teridentifikasi oleh pemilih. "Tetapi dalam sistem proporsional terbuka, nomor urut tidak memberi dampak elektoral yang cukup besar," imbuh Nursandy. (Suryadi-Fahrullah/B)

  • Bagikan