TAKALAR, RAKYATSULSEL-Aktivitas para rentenir yang mengatasnamakan koperasi marak di Kabupaten Takalar. Modusnya pun terang-terangan, yakni membawa misi koperasi simpan pinjam dengan menyasar masyarakat ekonomi ke bawah dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Maraknya praktek rentenir berkedok koperasi ini memantik perhatian Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid. Dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Takalar dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM untuk menginventarisir koperasi yang diduga meresahkan masyarakat itu.
“Kami minta Pemda Takalar melakukan pendataan koperasi mana saja yang benar-benar menjalankan fungsi koperasi karena tujuan koperasi berdiri adalah bersifat membangun kesejahteraan bukan malah memberatkan atau membuat mati ekonomi usaha anggotanya,” kata Adi Nusaid Rasyid saat dihubungi wartawan, Jumat (21/7/2023).
Adi Nusaid Rasyid mengemukakan, koperasi sejatinya berdiri dengan azas kekeluargaan dengan tujuan akhir adalah mensejahterakan anggota koperasinya. Jika ada koperasi bidang usahanya sebut saja pinjam meminjam uang dengan bunga tinggi tanpa mengacu pengenaan bunga yang dipersyaratkan, maka dinilai telah melanggar ketentuan.
“Kami minta Pemda Takalar melakukan pendataan koperasi, lihat bidang usahanya. Jika ada yang tidak sesuai dengan perundang-undangan berlaku tentang perkoperasian harus ditindak tegas bahkan bisa dikenai sanksi pidana,” pungkasnya.
