MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto peringatkan kepada para seluruh RT/RW di Kota Makassar untuk menjaga netralitas jelang Pemilu 2023.
Sebab, Danny Pomanto, sapaan akrabnya, mengaku akan memberikan sanksi jika mengetahui ada RT/RW yang melakukan politik praktis.
"Pokoknya yang berpolitik praktik terlalu vulgar saya pasti akan saya evaluasi," ucap Danny Pomanto, Rabu (11/10).
Salah satu contohnya, kata Danny, jelang Pemilu 2024 terjadi fenomena pengklaiman wilayah dukungan Calon Legistlatif di lorong.
Ia menjelaskan dirinya beberapa kali mendapat komplain dari partai politik mengenai pengklaiman wilayah tersebut. Seperti, laporan bahwa beberapa calon legislatif (caleg) mencoba masuk ke wilayah tertentu namun dihadang dengan klaim sudah ada caleg lain yang telah menempati posisi di wilayah tersebut.
"Ada saya dengar dengar caleg mau masuk tapi ditahan karena katanya sudah ada caleg yang klaim wilayah itu. Ada laporan masuk di saya beberapa partai komplain," jelas Danny.
Penghadangan tersebut, kata Danny, sudah merupakan tindakan politisasi yang berlebih. "Itu kan politis sekali, semua orang bisa masuk , tidak boleh ada yang mengklaim wilayah," tegas Danny.
Maka dari itu, Danny menegaskan untuk melaporkan oknum RT/RW yang melakukan pengklaiman wilayah untuk caleg tertentu dan akan diberi sanksi berupa pencopotan jabatan.
"Tidak boleh, itu sudah memihak. Ada laporan masuk di saya beberapa partai komplain, saya bilang kasi namanya (yang larang) biar saya ganti," tegas Danny. (Shasa/B)
