MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kekalahan Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada Pemilu lalu merupakan pukulan telak bagi Taufan Pawe sebagai ketua. Untuk pertama kalinya-dalam beberapa pemilu terakhir- Golkar terpaksa kehilangan kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, meski perolehan naik satu kursi dibanding Pemilu 2019.
Atas hasil buruk ini, kepengurusan Taufan Pawe mulai disorot. Sejumlah tokoh senior Golkar mendesak adanya evaluasi dari DPP hingga pergantian mantan wali kota Parepare itu sebagai ketua Golkar Sulsel.
Secara pribadi, Taufan Pawe juga gagal meraih suara signifikan untuk memperoleh kursi DPR RI. Di internal partai, Taufan kalah oleh Wakil Ketua Umum DPP yang juga mantan Ketua Golkar Sulsel, Golkar Nurdin Halid.
Di sejumlah daerah Golkar juga keok oleh partai-partai lain. Perolehan kursi dari hasil Pemilu 2019 juga tak mampu dipertahankan. Walau demikian, ada juga daerah yang perolehan kursinya mengalami penambahan.
Rentetan kegagalan’ ini berbuntut panjang hingga mengemuka wacana evaluasi dan mengganti Taufan di tengah jalan sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024.
Wacana tersebut digulirkan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham. Mantan Sekretaris Jenderal Golkar itu mengkritik kinerja pengurus Golkar Sulsel karena kursi ketua DPRD Sulsel tak mampu dipertahankan.
Idrus menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap kepengurusan Taufan Pawe di Sulsel dengan dalih hasil pemilihan legislatif tak memberikan dampak signifikan di tingkat provinsi dan daerah.
"Saya sarankan harus objektif, melihat fakta-faktanya. Di mana kebesaran Golkar di Sulsel sekarang? Kalau Golkar di Sulsel tidak lagi besar itu banyak dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan," ujar Idrus, beberapa waktu lalu.
Idrus menekankan bahwa dalam politik, ada prestasi dan penghargaan. Namun, jika hasilnya negatif, maka perlu ada evaluasi.
"Dalam politik, ada prestasi dan ada penghargaan, jika tidak ada prestasi, maka perlu ada evaluasi," imbuh dia.
Idrus mendorong agar evaluasi dilakukan oleh DPD II Golkar di Sulsel, dengan harapan agar objektif dan jujur dalam melihat kondisi Golkar Sulsel saat ini. Bagaimana evaluasinya, kata dia, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada DPD tingkat kabupaten-kota sebagai pemilih suara yang sah untuk DPD tingkat provinsi.
"DPD II harus jujur dan objektif, jika kepemimpinannya di DPD I produktif, maka dukunglah. Namun jika tidak produktif, maka jangan lagi," tutur Idrus.
Idrus mengingatkan bahwa jika masih ada DPD II yang mendukung kepemimpinan yang tidak produktif, hal itu bisa dianggap tidak realistis dan dapat merusak Golkar.
"Jika faktor kepemimpinannya tidak produktif, maka dukungan terhadapnya merupakan sikap yang tidak realistis. Dan sikap ini sama dengan merusak Golkar," ketua dia.
Untuk diketahui, hasil Pileg 2024, Golkar tak bisa mempertahankan kursi Ketua DPRD Sulsel. Selain itu, untuk kabupaten, di Pemilu 2019 kursi Golkar di Luwu Timur 7, kini hasil Pemilu 2024 hanya tinggal empat kursi.
Di Enrekang dari enam kursi menjadi empat kursi. Di Bone sembilan kursi turun menjadi enam, Pangkep dari delapan tersisa lima kursi, di Sidrap dari lima menjadi empat kursi, Soppeng dari 12 berkurang menjadi sebelas kursi, Takalar dari empat menjadi tiga, Maros dari tujuh menjadi enam, dan Selayar dari sepuluh menjadi sembilan kursi.
Adapun yang mengalami peningkatan, yakni Luwu Utara dari delapan menjadi sebelas kursi, Toraja Utara dari lima menjadi tujuh, Kota Makassar dari lima menjadi enam, Bantaeng dari dua menjadi empat, Wajo dari empat menjadi lima, Palopo dari lima menjadi enam, Pinrang dari lima menjadi enam dan Gow dari tiga menjadi empat.
Adapun perolehan kursi yang stagnan dan tetap mempertahankan kemenangan yakni di Jeneponto tetap enam kursi, Sinjai empat kursin, Tana Toraja tujuh kursi, Barru lima kursi, Parepare yang merupakan basis Taufan Pawe tak mengalami peningkatan dengan mempertahankan lima kursi.
Sekretaris Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng mengatakan sampai saat ini belum ada wacana mengganti Taufan Pawe sebagai ketua Golkar Sulsel.
“Wacana dari mana itu? Kalau Sulsel, tahun 2025 baru pelaksanaan musyawarah daerah," kata Marzuki.
Dirinya menyebutkan saat ini Golkar Sulsel mulai fokus menatap Pilkada Serentak 2024 nanti. Apalagi Golkar telah memberikan mandat kepada kader mereka untuk melakukan sosialisasi agar bisa menjadi kepala daerah.
“Sekarang kami monitoring persiapan Pilkada dan tidak ada pembicaraan untuk melakukan pergantian ketua,” imbuh dia.
Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Taufan Pawe Golkar mampu menaikan kursi Golkar dari 13 kursi menjadi 14 kursi. Meski dia mengakui bahwa kursi ketua DPRD Sulsel gagal dipertahankan.
“Ketua DPRD tergantung perolehan kursi, tapi, kan, Taufan Pawe mampu menaikan perolehan kursi Golkar dari 13 menjadi 14 kursi,” imbuh dia.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Golkar Sulsel, Rahman Pina menyikapi sorotan terhadap kepengurusan Taufan Pawe. Dia mengatakan, meski Golkar Sulsel tak mampu mempertahankan kursi ketua DPRD, namun perolehan kursi agak membaik dengan tambahan satu kursi dari 13 menjadi 14.
Dari sebelas daerah pemilihan di Sulsel, Golkar mempertahankan kursi setiap dapil. Kursi di Dapil Luwu Raya dan Dapil Maros-Pangkep-Barru-Parepare tetap 2 kursi. Golkar sukses menambah satu kursi di Dapil Toraja Raya.
Dengan kenaikan jumlah kursi tersebut, Rahman mengklaim kepengurusan Golkar Sulsel lebih efektif karena bisa menaikkan jumlah kursi dibanding periode-periode sebelumnya.
"Memang jumlahnya kalah dari Partai NasDem, tapi Golkar sudah on the track. Ini sudah bagus," ujar dia.
Adapun, Ketua Golkar Barru, Mudassir Hasri Gani mengatakan, pihaknya mempertahankan lima kursi dari lima dapil di Barru sehingga berhasil merebut kursi ketua DPRD untuk periode 2024-2029.
"Alhamdulillah, atas kerja keras semua kader dan juga para caleg Golkar semua dapil di Barru. Kursi Ketua DPRD menjadi milik Golkar di 2024," kata Mudassir.
Adapun perolehan kursi Partai Golkar di Barru memang sama seperti tahun lalu pemilu 2019 yakni 5 kursi. Namun, kali ini 2024 jumlah kursi sama partai NasDem. Hanya saja, jumlah suara partai Golkar melebihi suara NasDem.
"Jadi, semua kursi terisi dapil 1-5 di Barru. Sebelumnya di 2019 Golkar tetap 5 kursi, cuma perolehan suara partai kali ini meningkat dibanding NasDem," kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi mengatakan, tolok ukur untuk mengevaluasi kepemimpinan partai politik adalah hasil perolehan pada pemilu berjalan.
"Jadi menurut saya bahwa capaian Pemilu 2024 ini tentu menjadi indikator atau variabel dari evaluasi setiap kepengurusan partai politik," ujar Rizal.
Menurut dia, capaian kursi baik menurun maupun meningkat di semua tingkatan, menjadi bagian yang perlu dievaluasi.
"Saya pikir memang tidak bisa dipungkiri bahwa mesin Partai Golkar di Sulawesi Selatan saat ini cenderung lebih menurun," kata dia.
Dia mengatakan, Golkar Sulsel seperti jauh tertinggal kalau dibandingkan dengan kerja-kerja pada Partai NasDem dan Gerindra. Golkar dinilai tidak bergerak secara masif dan memperlihatkan sebagai partai yang selalu jadi pemenang di Sulsel.
"Tetapi perlu digaris bawahi evaluasi ini bukan satu-satunya jalan atau indikator menghukum orang, melainkan perlu dianalisis lebih komprehensif mengenai perolehan kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota," imbuh dia.
Rizal mengatakan, evaluasi kepemimpinan partai di partai politik juga melihat perjalanan rekrutmen caleg, kaderisasi partai, dan konsolidasi partai.
"Golkar Sulsel harus segera berbenah secara objektif dan tidak menghakimi pimpinan partai. Partai itu kerja kolektif sehingga yang harus evaluasi adalah semua kader," ucap Rizal.
Adapun, pengamat demokrasi, Nurmal Idrus menilai evaluasi di partai politik dilakukan untuk mengintrospeksi diri agar partai bisa menatap pemilihan kepala daerah nanti. Menurut Nurmal, evaluasi bukan semata-mata untuk melakukan penggantian kepemimpinan.
"Bisa jadi evaluasi juga untuk perbaikan ke depan. Dalam konteks evaluasi Golkar Sulsel, tentu hal itu wajib dilakukan. Itu akan memberikan gambaran apakah memang perlu dilakukan reposisi terhadap kepemimpinan di Golkar Sulsel atau tidak," ujar Nurmal.
Direktur Politik Profetik Institute, Asratillah melihat kokoh tidaknya posisi ketua atau pimpinan sebuah parpol di tingkatan manapun sangat ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, oleh prestasi politik dari sang Ketua.
"Yakni kinerja ketua atau pimpinan dalam merealisasikan target atau janji-janji politik yang pernah diucapkan," katanya.
"Janji politik tersebut bisa berupa target capaian kursi yang ingin direbut dalam pemilu. Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan TP sepertinya belum mampu merealisasikan targetnya untuk merebut 17 kursi di DPRD Provinsi, dan mempertahankan posisi ketua DPRD Sulsel," lanjutnya.
Kedua kata Asratillah, model komunikasi politik yang dibangun oleh pimpinan parpol. "Lancar atau mandeknya komunikasi politik bisa dilihat dari frekuensi konflik internal yang terjadi. Khusus untuk Golkar Sulsel, sedari awal kepemimpinan TP, memang sudah sering dilanda konflik internal, ini menunjukkan ada kemandekan komunikasi politik," ujuarnya.
Ketiga, sampai sejauh mana ketua atau pimpinan mampu melakukan alokasi sumber daya ke strukturnya di tingkat bawah. "Tentu, dengan konflik internal yang cukup sering terjadi, terkadang menghambat alokasi sumber daya ke tingkat bawah," lanjutnya.
Sehingga kata Asratillah Golkar Sulsel mesti melakukan evaluasi Organisasi. "Apa faktor penghambat sehingga target-taret politik yang ditetapkan gagal direalisasikan. Lalu apa langkah selanjutnya untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut. Kemudian apa yg mesti dipersiapkan Golkar Sulsek ke depannya," tutupnya. (suryadi-fahrullah/C)
