Danny Pomanto Berkomitmen Terus Melakukan Penyempurnaan Sistem Digitalisasi Pemerintahan
MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto, menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan sistem digitalisasi pemerintahan. Hal ini terbukti dengan semakin baiknya indeks digitalisasi sistem pemerintahan Kota Makassar, termasuk nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang mencapai BB, SAKIP dengan nilai B, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai Baik.
"Dapat kita lihat bahwa nilai RB Makassar sudah BB, hampir mencapai A. Nilai SAKIP B dan SPBE juga dinilai Baik," ujar Danny Pomanto setelah menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan MenPAN-RB dengan tema "Kelembagaan yang Agile melalui Digitalisasi Pemerintahan" yang diadakan oleh KemenPAN-RB di Makassar, Senin (26/8).
Pada Rakor yang dihadiri oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Danny Pomanto mengaku bahwa apa yang disampaikan menteri terkait digitalisasi pemerintahan sangat strategis. Apalagi, lanjut Danny, Azwar Anas pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga memahami betul birokrasi yang panjang dan memakan waktu.
Ia mengakui masih ada beberapa hal yang belum sempurna, seperti platform pusat yang responnya lambat dibandingkan dengan layanan 112 milik Pemkot Makassar yang lebih responsif.
"Pemkot Makassar tentu akan terus menyempurnakan, terutama dalam hal SPBE kami, termasuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)," jelas Danny.
Sementara itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan tiga poin penting yang menjadi fokus dalam rakor tersebut. Pertama, penyederhanaan struktur dan jabatan; kedua, sistem kerja; dan ketiga, integrasi serta interoperabilitas digitalisasi sistem pemerintahan.
"Struktur yang sederhana penting untuk memastikan proses bisnis lebih efisien, karena semuanya berbasis digital," ujar Azwar Anas. Hal ini diharapkan dapat memangkas jabatan dan struktur yang berlebihan.
Selain itu, Anas menyoroti pentingnya sistem kerja yang mempercepat tata kelola melalui transformasi digital, serta integrasi sistem khususnya di wilayah Indonesia Timur dengan pendekatan indeks SPBE.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada aplikasi baru lagi, untuk menghindari tumpang tindih, sesuai arahan Presiden. "Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat," tegas Azwar. (Shasa/B)
