MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulsel, dengan agenda pembahasan lanjutan penerapan SK Gubernur Sulsel Nomor 2559/XII/2022 dan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Rapat yang dihadiri sejumlah pihak, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub), Diskominfo-SP, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Pertamina Patra Niaga, ORASKI, ORGANDA, dan provider ojek online (Ojol), menghasilkan kesimpulan bahwa Dewas ASK harus terbentuk selambat-lambatnya pada 30 Januari 2025.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyatakan pembahasan terkait Dewas ASK sempat mandek sejak Mei 2024. Namun, melalui RDP ketiga ini, telah dicapai titik terang.
“Kami meminta Dishub untuk segera membentuk Dewan Pengawas Angkutan Sewa Khusus, selambat-lambatnya pada 30 Januari 2025,” ujar Kadir, Senin (13/1/2025).
Kadir menyoroti pentingnya peran Dewas ASK dalam mengawasi tarif yang ditetapkan provider ojek online agar sesuai dengan SK Gubernur. Ia menegaskan bahwa beberapa provider selama ini menaikkan tarif secara sepihak, tanpa mengacu pada SK Gubernur yang mengatur batas atas dan bawah tarif.
“Seharusnya provider mengikuti tarif yang ditetapkan dalam SK Gubernur. Tarif di setiap daerah berbeda, jadi SK ini wajib diikuti,” tegas politisi Golkar tersebut.
Menurut Kadir, draft pembentukan Dewas ASK sudah ada, dengan struktur yang melibatkan pihak Dirlantas, Dishub, Diskominfo-SP, Satpol PP, Biro Hukum, dan lainnya. Dishub diminta segera menjalankan hasil rapat ini, dengan ancaman akan dipanggil kembali jika tidak melaksanakan kesimpulan rapat.
Sementara itu, Komisi A DPRD Sulsel, yang membidangi pemerintahan, juga menggelar rapat evaluasi Triwulan IV APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel selaku mitra kerja. Tujuannya adalah memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan.
Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk memastikan realisasi program prioritas berjalan optimal. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Sulsel. (Yadi/B)
