Ia pun mendesak DPRD dan Inspektorat Kabupaten Bone untuk melakukan uji petik di tujuh pos retribusi Dishub Bone dengan melibatkan jurnalis dan LSM.
"Selama ini, Dishub Bone melakukan uji petik tanpa melibatkan legislatif, inspektorat, apalagi jurnalis dan LSM. Ini harus diubah agar lebih transparan," tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Syamsul Alam menduga adanya praktik kongkalikong di Dishub Bone, seperti pengangkatan tenaga honorer sebagai koordinator parkir, padahal masih ada ASN yang lebih berwenang.
"Saya sedang merampungkan data terkait parkir untuk persiapan laporan ke Tipikor Polres Bone," pungkasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai retribusi di tujuh pos TPR dan parkir, Kepala Keuangan Dishub Bone, Muh. Yusuf, memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan. (Enal)
