JAKARTA, RAKYATSULSEL – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti seluruh jajaran direksi PT Pertamina.
Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina dan anak perusahaannya pada periode 2018-2023.
Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, mengungkapkan keprihatinan dan kecaman terhadap skandal korupsi yang terjadi di anak perusahaan Pertamina. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi tersebut merupakan kejahatan sindikasi yang merugikan negara dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama pengguna bahan bakar minyak (BBM).
"Yah jelas dong ini sindikat kejahatan besar dan saya yakin korupsi di anak perusahaan PT Pertamina yang melibatkan jajaran direksi dan pihak swasta ini adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 193,7 triliun. Ini bukan sekadar masalah di anak perusahaan, tapi saya yakin ada keterlibatan petinggi Pertamina. Ikan busuk itu busuknya mulai dari kepala," tegas Nisa.
Menurut informasi Kejagung, skandal ini melibatkan tiga anak usaha Pertamina, yakni PT Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Shipping sebagai transportir. Modus kejahatan yang dilakukan meliputi impor BBM dalam jumlah besar, yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat Pertamina sebagai induk perusahaan.
Nisa menegaskan bahwa skandal ini menunjukkan kegagalan Pertamina dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap anak perusahaannya. Oleh karena itu, KNPI menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti seluruh jajaran direksi Pertamina.
"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas. Direksi Pertamina telah gagal memastikan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Reformasi total di tubuh Pertamina adalah harga mati untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan," ujar Nisa, yang merupakan alumnus pascasarjana Universitas Indonesia.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti skandal ini. (*)
