Harga Beras SPHP Mulai Turun, Pemprov Sulsel: Masyarakat Sudah Rasakan Dampaknya

  • Bagikan
Ilustrasi beras oplosan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyebut bahwa harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai mengalami penurunan. Masyarakat pun mulai merasakan dampaknya melalui bantuan dan penjualan dengan harga terjangkau di pasaran.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, M. Ilyas, mengatakan bahwa penurunan harga SPHP mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir dan masyarakat menyambut baik ketersediaan beras dengan harga yang bisa dijangkau.

“Baru beberapa hari lalu harga SPHP mulai turun dan sudah dibagikan juga dalam bentuk bantuan. Termasuk beras Palmura juga sudah disalurkan, dan masyarakat mulai membeli karena harganya lebih terjangkau,” ujar Ilyas saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa ,22/7/2025.

Meski begitu, Ilyas menyebut belum bisa memastikan secara pasti seberapa besar kontribusi SPHP terhadap penurunan harga beras secara keseluruhan.

“Kita belum bisa melakukan apa namanya, tapi dari Gerakan pangan murah yang kita lakukan tadi juga baru kita kerjakan lagi, masyarakat merasakan menunggu dengan lama harga SPHP ini. Jadi tentu kalau kita mau melihat berapa persentasenya, kita mungkin kan harus ada data ya di resmi kita memperkirakan. Tapi secara dampak kita bisa lihat sementara bahwa mereka sangat mengharapkan itu.” Lanjut ilyas

Asisten II Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, juga menyampaikan bahwa meski pengaruh SPHP terhadap harga pasar belum bisa diukur secara menyeluruh, masyarakat setidaknya sudah mendapat akses terhadap beras dengan kualitas medium dan harga standar.

“Minimal masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau dengan SPHP itu, dengan kualitas yang medium ya. Apakah dia mempengaruhi harga pasar bahwa kita belum menilai. Tapi yang pasti masyarakat telah mendapatkan harga sesuai standar. Itu yang penting itu,” ucap Ichsan.

Namun, perhatian khusus diberikan pada kondisi di Kabupaten Enrekang, yang menurut laporan mengalami lonjakan harga beras hingga Rp16.000 per kilogram, atau naik sekitar 30 persen dari harga normal.

“Kita akan evaluasi besok. Seharusnya tidak terjadi seperti itu, karena Enrekang dekat dengan Sidrap, yang merupakan daerah lumbung. Bisa jadi ada yang tidak optimal dalam pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD),” ujar Ichsan.

Ia menegaskan, jika fungsi CPPD berjalan maksimal, maka lonjakan harga yang tinggi tidak akan terjadi.

“Kalau cadangan pangan tersedia dan dikelola baik, harusnya bisa intervensi pasar saat harga naik. Ini yang akan kita telusuri lebih lanjut,” tutupnya. (Nabilah/B)

  • Bagikan