BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Bersatu, menggelar aksi demo digedung DPRD Bulukumba, Senin (27/6/2022) siang.
Demo aktivis LSM Aliansi Masyarakat Bersatu menuntut agar kasus pengadaan website desa di kabupaten Bulukumba segera dituntaskan. Pengadaan website desa tahun anggaran 2019 dianggap merugikan negara.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan ke tim penerima aspirasi, koordinator lapangan LSM Aliansi Masyarakat Bersatu, Muhammad Rijal, menyebutkan program pengadaan website desa di Bulukumba yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) tahun 2019 bermasalah.
Hasil investigasi inspektorat terhadap pengadaan website desa dibuka secara transparan.
Korlap LSM Aliansi Masyarakat Bersatu, Muhammad Rijal, mengingatkan apabila inspektorat tidak mampu menyelesaikan kasus website desa yang dianggap merugikan negara, maka, kami meminta Bupati Bulukumba untuk mencopot kepala Inspektorat.
Anggota DPRD Bulukumba, Andi Muhammad Ahyar, mengatakan hasil investigasi Inspektorat terhadap program pengadaan website desa tidak menemukan ada kejanggalan.
Meski hasil investigasi Inspektorat tidak menemukan ada kejanggalan, namun, anggota DPRD Bulukumba dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Ahyar, mengatakan bila ada bukti terkait pengelolaan website desa silahkan disampaikan ke DPRD.
Dihadapan anggota DPRD Bulukumba Andi Ahyar (PKS) dan Hj Aminah Amir (Golkar), koorlap Muhammad Rijal, meminta agar DPRD melakukan rapat dengar pendapat. Bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka, aksi demo akan terus dilakukan.
Sementara itu, anggota DPRD Bulukumba Andi Ahyar, mengatakan permintaan RDP akan segera disampaikan ke pimpinan DPRD Bulukumba untuk ditindak lanjuti. (Sal)
