MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemkot Makassar bersama DPRD menyepakati Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2023 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar.
DPRD Kota Makassar menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Pemerintah Kota Makassar. Total APBD Pemkot Makassar capai Rp5,6 triliun. Mengalami peningkatan dari APBD Pokok 2022 yang nilainya Rp4,96 triliun.
APBD tersebut terdiri atas. Pendapatan Rp4.784.338.930.840, Belanja Rp5.666.377.647.700 dan Surplus/defisit Rp882.038.716.860
Selain itu, pembiayaan daerah Penerimaan Rp892.038.716.860, Pengeluaran Rp10.000.000.000 dan
Pembiayaan netto Rp882.038.716.860
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan besar harapan APBD 2023 ini fokus pada penyelesaian pembangunan infstrastruktur di kota Makassar. Terlebih program yang pro pada kepentingan rakyat kota Makassar.
"Harapan kita bagaiaman APBD diaahalan ini akan menyelesaikan pembangunan insftrastruktur di kota Makassar. Uang yang dibayar pajak rakyat dapat dirasakan kembali kepada rakyat. Lewat apa? Lewat program pembangunan infrastrukr," kata RL, Kamis (1/12/2022).
Oleh sebab itu, politisi NasDem itu memi ta Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai leading sektor untuk menyelesaikan apa yang menjadi tupoksinya.
Selain itu, kata dia. Kaitan infstrastruktur adalah sudah menjadi kebutuhan karena bagian dari aspirasi masyarakat ketika para anggota Dewan turun le dapil masing-masing.
"Jadi tugas Dinas PU menyelesaikan insfrastruktur. Itu yang aspirasi disampaikan masyarakat soal pembangunan," tuturnya.
"Supaya jangan lama lama disetiap OPD. Kalau sudah diprogram kan, jangan ditunda-tunda, langsung dilaksanakan supaya pembangunan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat," sambung RL.
Siakui bahwa APBD pokok tahun 2023 mengalami peningkatan ketimbang tahun 2022. Dengan demikian ia menitipkan pesan agar Dinas terkait bisa memanfaatkan dengam baik untuk merealisasikan demi kepentingan rakyat di kota ini.
"Nilainya sedikit naik, apakah hanya infrastruktur atau pemulihan ekonomi.
Sekarang di Makassar ini banyak persoalan, bagaimana air hujan atau genangan itu kan butuh perbaikan drainase, perbaikan kanal-kanal dan sebagainya, khususnya di daerah daerah dataran rendah," terangnya.
"Artinya harus fokus dilakukan oleh Pemkot. Pemulihan ekonomi diperlukan. Itu perlu, supaya Makassar bangkit, pemulihan ekonomi dimulai dari lorong-lorong sesuai program wali kota dan wakil wali kota," sambung RL menutup.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, defisit tersebut akan ditutupi lewat pembiayaan daerah sebesar Rp892 miliar.
"Defisit tertutupi pembiayaan daerah Rp892 miliar, Rp10 miliar pengeluaran, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp882 miliar," ucap Hasanuddin Leo.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar, Fasruddin Rusli menyampaikan beberapa masukannya untuk anggaran 2023 yang sudah diketuk.
Pemkot Makassar harus dapat mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan, minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Makassar juga harus memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pelayanan publik.
"Dalam penganggaran senantiasa melakukan kajian secara komprehensif, transparan, akuntabel serta lebih meningkatkan evaluasi dan perhatian lebih terhadap program- program yang memiliki manfaat terhadap kepentingan langsung masyarakat," tuturnya. (Yad/B)
