MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tiga nama akan memperebutkan posisi menjadi sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya, ada calon sekretaris provinsi dari kalangan perempuan. Pun, calon dengan perolehan nilai tertinggi belum tentu yang terpilih.
Tiga nama yang dijarinjg oleh tim seleksi calon sekretaris provinsi Sulawesi Selatan yakni Andi Taufik dengan perolehan nilai 92,59 persen, Muhammad Iqbal Suaib 89,91 persen, dan Sukarniaty Kondolele 89,85. Hasil seleksi ini diumumkan Ketua Pansel, Profesor Murtir Jeddawi di Ruang Command Center Lantai 4 Gedung Utama Kantor Gubernur, Senin (13/3/2023).
Menurut Murtir, penilaian ketiga nama tersebut diperoleh dari akumulasi seluruh tahapan tes yang telah dilalui. Ada sepuluh orang yang ikut ambil bangian dalam seleksi yang dimulai sejak Januari lalu.
"Selanjutnya tiga nama itu akan diserahkan ke gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Sulawesi Selatan," kata Murtir.
Andi Taufik saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Adapun, Iqbal suaeb merupakan mantan Penjabat Wali Kota Makassar 2019-2020. Saat ini, Iqbal menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel.
Sementara itu, Sukarniaty Kondolele saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulsel dan pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulsel -selengkapnya liht grafis.
Perolehan angka dari tujuh peserta seleksi calon sekprov yakni Hj Iwan Aswad 87,90, Jufri Rahman 89,82 persen, Asriadi Sulaiman 85,46 persen, Sudirman Bungi 87,31 persen, Andi Bakti Haruni 88,05 persen, Ahmad Aqil 85,27 persen, dan Muh Arafah 87,10 persen.
Pelaksana Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel Taufiq Akbar mengatakan tiga nama tersebut masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditentukan satu nama sebagai sekprov definitif. Dari tangan gubernur, nama-nama tersbeut selanjutnya akan dikirim ke presiden melalui Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Presiden yang punya kewenangan untuk menentukan calon terpilih. Nilai paling tinggi belum tentu langsung yang terpilih," kata Taufik.
Pengamat pemerintahan Ali Armunanto mengatakan meski tiga nama itu diserahakn ke KASN, namun pada dasarnya secara tidak langsung gubernur bisa memberikan masukan untuk nama sekprov terpilih. Menurut dia, bila ada nama yang disarankan gubernur hak itu merupakan hal wajar, karena sekprov yang terpilih nantinya yang bakal bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.
"Tidak hanya persoalan kemampuan melalui tes potensi dan segala macam, tetapi yang terpenting juga bagaimana sekretaris itu mampu bekerja sama dan membangun relasi dengan gubernur," kata Ali.
Menurut dia, sekprov punya peran dalam mengimplementasikan program gubernur sekaligus mengorganisasikan birokrasi di lingkup Pemprov. Oleh karena itu faktor pengalaman, kerja sama, kecocokan, objektif, dan subjektif tidak bisa dikesampingkan.
Apalagi, sambung Ali Armunanto, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sudah menjabat seorang diri tanpa wakil sejak 2021 sehingga posisi sekprov bisa dianggap sebagai pendamping gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau pun pintar tapi tidak bisa membangun relasi dengan gubernur, tidak bisa bekerja sama dengan bawahan tentu juga tidak ada gunanya. Makanya harus diperhatikan kebutuhan gubernur dalam menangani pemerintahan sehingga dibutuhkan sekprov yang lebih fleksibel," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman pernah mengumpulkan seluruh peserta lelang di kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (28/2/2023). Sudirman mengatakan, tujuan mengumpulkan mereka untuk melakukan diskusi dan mengenal para peserta yang berburu jabatan strategis itu.
Pada pertemuan itu Sudirman juga memberi pertanyaan soal kemampuan pengelolaan keuangan, penganggaran, dan menghadapi tantangan yang bakal dihadapi ke depannya. Sudirman juga menggambarkan jabatan sekprov harus memahami betul kondisi Sulsel, baik internal maupun eksternal.
Anggota DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga menilai timsel telah memilih tiga nama terbaik dari 10 peserta lelang melalui pemeringkatan. Dia berharap, segera ada sekprov definitif untuk mendampingi gubernur menjalankan pemerintahan. Ragga menilai, sekprov harus mampu mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan tugas pembangunan lainnya.
Rangga juga mengingatkan agar ke depan siapa pun yang dipercaya melakukan pembenahan lebih terencana terhadap berbagai permasalahan internal birokrasi, seperti penataan personel dan pembinaan disiplin PNS.
"Serta pengembangan kualitas sumber daya aparatur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan PNS dan pembangunan SDM," imbuh dia.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Azhar Arsyad menyatakan siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan memiliki kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Dia meminta pelantikan dan pengukuhan Sekprov Sulsel perlu dipercepat.
"Semoga yang terpilih nantinya dapat mengkoordinasikan semua program pemerintah serta kebijakan Pemprov Sulsel dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Sulsel," ujar dia.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PDIP, Rudi Pieter Goni menilai jabatan Sekprov harus diisi oleh definitif. Walaupun hampir setengah tahun menunggu proses administrasi calon baru. Dia mengingatkan agar sekprov nantinya dapat terus mewujudkan pelayanan publik pemerintah daerah yang transparan, tidak berbelit-belit, dan dilakukan secara konsisten.
"Semua itu ada di tangan sekprov untuk dijalankan. Sekprov definitif harus dipercepat untuk menjamin secara umum administrasi pemerintah. Kalau tugas gubernur terkait kebijakan politik ke depannya sedangkan sekprov menjalankan pemerintahan dengan baik," ujar dia. (Abu Hamzah-Suryadi/B)
