"Jangan sampai karena kegagalan server ini, publik berasumsi yang tidak baik, karena kan pendaftaran secara offline transparansinya rendah," imbuhnya.
Bahkan kata dia, hal itu yakni kegagalan server harus dievaluasi lagi dengan melakukan pengoptimalan segala perangkat penyelenggaraan PPDB.
Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Universitas Brawijaya, Masriadi Patu mengatakan keteteran dalam penyelenggaraan PPDB 2023 adalah bentuk kurangnya perhatian terhadap pelaksanaannya.
Menurutnya, dengan anggaran Rp2 miliar yang telah digelontorkan itu mestinya dimaksimalkan.
"Itu seperti ingin kedengaran online tapi faktanya tetap manual, dan itu seperti tidak adanya perencanaan yang matang," sebutnya.
Bahkan kata dia, dengan melihat proses pengumpulan berkas secara manual itu merupakan celah besar yang bakal dimanfaatkan oleh para calo untuk melancarkan aksinya.
"Itu celah besar, mereka (calo) dapat kembali menyisipkan seperti dulu-dulu, potensinya sangat besar," tegasnya.
"Karena kita tidak punya instrument lain untuk memastikan bahwa semua turan penerimaan peserta didik baru itu berlaku dan berjalan dengan baik," pungkasnya. (Abu Hamzah/B)
