MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Terkait adanya penolakan dari DPRD Sulsel soal nama akademisi atau Rektor yang masuk dalam radar yang akan menjadi Pj Gubernur Sulsel, pengamat Ilmu Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar, Ibnu Hajar Yusuf mengatakan, sangat mendukung apa disampaikan oleh salah satu pimpinan DPRD Sulsel, yang meminta Rektor atau pimpinan Perguruan Tinggi fokus pada pengembangan kampus.
"Menurut saya harusnya Rektor fokus pengembangan kampus saja, tidak usah tergiur jabatan lain," jelasnya, Kamis (27/7/2013).
Oleh sebab itu, kata dia. Para Rektor yang sudah berada di zona nyaman tidak perlu terjebak pada jabatan lain. Apalagi saat ini masih mengemban amanah sebagai pimpinan di kampus ternama.
"Audah mendapat amanah di zona nyaman pengembangan Perguruan Tinggi. Fokus pengembangan keilmuan, membangun konsep memajukan kampus melahirkan gagasan konstruktif dalam persaingan dengan kampus lain," demikian saran Ibnu Hadjar.
Dosen komunikasi dan penyiaran Islam itu menilai bahwa Rektor saat ini memiliki jabatan strategis. Bahkan jabatan tertinggi dengan gelar terhormat untuk memikirlwn kemajuan kampus dalam menopang pembangunan bangsa dan negara.
Dengan demikian, kata dia. Rektor tidak perlu terjebak pada jabatan diluar kampus. Apalagi hanya sementara menjadi Pj. Gubernur dan sampai rela meninggalkan jabatan yang telah diamanahkan oleh pimpinan fakultas dan pemerintah pusat di Kemenristekdikti.
"Kampus bukan bukan hanya belajar pada sosial politik dan hukum. Pimpinan perguruan tinggi dituntut lebih pada melahirkan mahasiswa mencerdaskan anak bangsa," tuturnya.
Ditambahkan, sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, prioritas pada bagaiamana masa depan kampus dan mahasiswa. Soal Pj. Gubernur serahkan saja ke Kemendagri menentukan eselon bisa dipercayakan.
"Rektor tidak usah bercabang-cabang, apalagi mengurus ummat besar di kampus, dimana mahasiawa sebagai generasi emas tahun mendatang," demikian saran Ketua Umum Pemuda Perti Sulsel ini.
Sedangkan, pengamat Politik Attock Suharto menyebutkan ia menilai munculnya nama-nama Rektor sebagai calon Penjabat Gubernur justru harus disikapi secara positif, sepanjang memenuhi syarat itu tidak ada masalah.
"Kehadiran Rektor sebagai Pj bisa menjadi penjaga moral demokrasi pada saat pilkada berlangsung. Karena rektor itu bisa berdiri di tengah berbagai kepentingan politik," singkat kandidat Doktor Ilmu komunikasi politik UIN Alauddin Makassar itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah mengatakan, soal adanya dua figur Rektor yang namanya muncul, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini menyebut Rektor tak masuk di radar Demokrat. Dia meminta Rektor tidak perlu ikut cawe-cawe urusan jabatan Pemerintahan.
"Dengan sejumlah pengalaman dan dia mau mengabdi mengurus masyarakat itu bagus. Tetapi kalau masih punya posisi udahlah. Selesaikan dulu jabatannya. (Rektor) tidak masuk di radar kami itu di Demokrat," tegasnya.
Dia meminta para rektor cukup untuk fokus mengurusi kampus. Dia berharap kampus lebih fokus bagaimana mendidik anak-anak bangsa menjadi insan, kader yang lebih baik ke depan. (Yad/B)
