BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Aliansi Masyarakat Tambangan Kabupaten Bulukumba melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Bulukumba terkait adanya dugaan penggelapan pajak PBB di tingkat Pemerintah Desa Tambangan, kecamatan Kajang, Rabu, (2/08/2023)
Penyampaian Aspirasi ini diterima langsung oleh Andi Soraya Widyasari, S.IP.,MA (PKB) dan Drs.H. Muhammad Sabir, S.Sos (Demokrat)
Jendral Lapangan aksi unjuk rasa, Lattol, mengharapkan agar DPRD Kabupaten Bulukumba untuk secepatnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan ini dan memanggil Pemerintah Desa Tambangan, pihak Perpajakan dan Bapenda dalam RDP tersebut.
"Kami berharap agar permasalahan ini untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah karena masyarakat Desa Tambangan yang telah aktif membayar pajak PBB tiap tahunnya melalui Pemerintah Desa namun pajak PBB yang telah dibayarkan tersebut dinyatakan menunggak oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat Desa Tambangan,"pintanya.
Sementara itu Andi Soraya Widyasari mengtakan bahwa kami akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman demonstran langsung kepada pimpinan agar ditindaklanjuti dan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini.
"Untuk itu, kami juga meminta waktu untuk mempersiapkan kelanjutan dari aspirasi yang dibawa oleh masyarakat. Saya juga berharap agar teman-teman mempersiapkan berbagai data pendukung sebagai bukti terkait permasalahan ini," imbaunya. (Sal)
