MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Atmosfir Pesta Demokrasi terus menghangat, perbincangan demi perbingan terhadap sosok yang bakal ikut kontestasi lima tahunan itu mulai ramai di masyarakat.
Hanya saja, untuk para abdi negara memiliki batasan untuk berbicara lebih jauh sekaitan dengan politik dan keterlibatan dalam politik praktis yang tertentu dapat dinilai sebagai salah satu pelanggaran aturan dan Kode etik, pun dengan ASN.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, hawa pesta demokrasi yang terus menghangat tentu merupakan salah satu point bahwa kualitas demokrasi benar terjaga.
“Hawa itu bisa panas dan bisa juga dingin, tugas pemerintah itu membuat yang hangat-hangat menjadi sejuk, kalau dingin-dingin juga berartin tidak ada pertisipasi,” sebutnya, Kamis (7/9/2023).
Ia menuturlam, keseruan pada pemilu merupakan hal yang natural terjadi dan mengalir begitu adanya, hanya saja yang harus dicegah adalah hal-hal yang berpotensi merusak nilai demokrasi.
Menyoal ASN yang harus mengambil sikap Netral pada pesta Demokrasi yang sebentar lagi akan terselenggara di Indonesia ia menyampaikan dengan lantang bahwa Netralitas harus menjadi sikap tegas para ASN.
“Hukumnya kan sudah jelas dan tegas, ASN dan Pejabat harus Netral,” tegasnya.
Bahtiar menampakkan atensi serius, jika terindikasi para ASN dan Pejabat di wilayah sulsel yang tidak menjunjung sikap netral itu, ia pun tak ragu akan menjalankan tugasnya sebagai sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan umum kemendagri.
“Lapor mi sama saya kalo ada tidak netral, tugas saya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (Abu/B)