"Memang Pemerintah daerah Kab/Kota diminta siapkan anggaran cadangan pilkada serentak 2024. Nah kita di Makasssar DPRD sudah alokasikan lewat APBD Perubahan kisaran Rp30 miliar. Ini capai sebagian dari 40 persen itu," jelas Ketua DPC Demokrat Kota Makassar itu.
Diketahui, total APBD Perubahan sebesar Rp5,26 triliun. Rinciannya, pendapatan sebesar Rp4,51 triliun dan belanja daerah Rp5,26 triliun. Sedangkan APBD Perubahan mengalami defisit Rp745 miliar.
Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto merespon anggaran untuk pilkada 2024. Ia mengatakan ada alokasi, namun nilainya belum diketahui pasti.
"Anggaran Pilkada itu dibagi dua 40 persen dan 60 persen. Tidak besar, sudah ada anggaran di APBD perubahan 40 persen dari biaya anggaran Pemilu di Kota Makassar," singkatanya.
Merespon anggaran Pilwali yang disetujui DPRD dan Pemkot, Ketua KPU Makassar, Faris Wajdi mengatakan bahwa sesui suar Kemendagri nomor 41 tahun 2020. Pemerintah daeeah wajib mengalokasikan anggaran hiba daerah sebesar 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024.
Ia membeberkan bahwa total anggota dibutuhkan untuk pilwali 2024 cukup besar. Hanya saja bersarkan diakusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Malassar, masih diangka Rp60 miliar.
"Komunikasi kami dengan TPAD Pemkot nilai Rp64 miliar. Nanti disepakati. Ini hasil diskusi bersama. Tapi ada juga bantuan dari Pemprov nanti bersarkan permohonan proposal shering anggaran pigub, kami butuh Rp54 miliar dari Pemprov," singkatnya .
Anggota KPU Makassar, divisi teknis penyelenggara Gunawan Mashar mengatakan sudah menjadi kewajiban daerah untuk melakukan support anggaran, khususnya untuk pengganggaran pilkada.
"Saya kira dengan koordinasi yang baik dari semua stakeholder, pemilu dan pemilihan serentak insya Allah bisa berjalan dengan lancar," katanya secara singkat. (Yadi/B)
