MAKASSAR - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu 2024 dimulai secara serentak. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bergerak cepat melaporkan berapa anggaran Pilkada yang dialokasikan Pemkot Makassar.
Ketua KPU Kota Makassar, M Farid Wajdi mengatakan, KPU telah mengusulkan anggaran Rp64 miliar untuk hajatan Pilwali Makassar 2024. Hanya saja tahapan awal disepakati anggaran dari Pemkot Makassar Rp 25 miliar lebih.
"Kita ajukan Rp64 miliar Pilwali 2024, sekarang 40 persen disahkan sekitar Rp25 miliar tahap pertama di 2023," jelas Farid usai penandatanganan berita acara kesepakatan pendanaan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Makassar 2024 di Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (12/10/2023).
Tentu berdasarkan perintah Permendagri 41 persen harus di transfer di tahun 2023. Pemerintah kota tidak ada masalah, sudah siap. Bahkan simulasi sudah ada.
Jadi 40 persen mekanisme transfer tidak bisa gelondongan, sebab ada transfer pertama dan kedua. Permendagri 41 tahun 2020 transfer pertama itu 14 hari setelah penandatanganan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Nanti transfer kedua di 2024 yakni 5 bulan sebelum hari pilkada. Jadi sebenarnya ini siklus transfer saja. Jadi, yang tanda tangan nilainya itu yang tertuang dalam naskah perjanjian," tuturnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkot selalu merespon anggaran untuk hajatan Pilwali Makassar 2024. Begitu juga pilkada sebelum KPU selalu berkoordinasi pihak Pemkot dalam hal anggaran.
