Partainya sangat mendukung Langkah untuk melakukan peninjauan Kembali Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas Bersama badan anggaran, Fraksi-fraksi dan komisi - komisi DPRD Sulsel untuk melakukan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tahapan pelaksanaan.
"Hal ini agar pengganggaran kita berdasarkan kondisi sebenarnya dari target riil dan mempertimbangkan capaian realisasitahun sebelumnya," terangnya.
Ketiga, fraksi Partai Gerindra menyoroti rancangan APBD TA 2024 dari sisi pendapatan daerah yang diproyeksi 10 Triliun 466 Miliar dimana target PAD sebesar 6 Trilliun 13 Milyar, target pendapatan transfer sebesar 4 Triliun 32 miliar, pendapatan lain lain 7,42 Miliar dan belanja daerah sebesar 10 Triliun 31 Miliar.
"Kami meminta penjelasan detail terkait hal ini, agar kejadian APBD TA 2023 yang mengalami 3 kali perubahan parsial tidak terjadi lagi," tuturnya
Keempat, fraksi partai Gerindra meminta penjelasan kondisi moneter secara detail dimana dalam analisis kami tidak mencapai 10 Triliun, namun kondisi riil hanya 9 Triliun lebih.
Kelima, fraksi Partai Gerindra menegaskan pentingnya Participatory development planning (Perencanaan pembangunan Partisipatif) dalam perumusan program dalam APBD. Dimana program APBD pada prinsipnya bersumberdari hasil Musrembang dan Reses Anggota DPRD dalam bentuk pokok - pokok fikiran (Pokir).
"Sejauh ini, beberapa penganggaran tahun sebelumnya tidak komitmen dalam realisasi pokir, padahal pokir tersebut memuat kebutuhan rakyat yang mendesak. Kami meminta penjelasan Penjabat Gubernur terkait seberapa besar anggaran yang dipersiapkan untuk realisasi Pokir Anggota DPRD," katanya. (Yadi/C)
