MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sejumlah ketua partai politik di Sulawesi Selatan memilih tak ikut bertarung memperebutkan kursi di parlemen pada Pemilu 2024, meski tak berstatus lagi sebagai kepala daerah. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi 'menabung amunisi' untuk persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak. Kalah di pemilihan legislatif akan sangat beresiko bila kembali maju pada pemilihan di eksekutif.
Berdasarkan data yang dihimpun Harian Rakyat Sulsel, ketua partai politik yang tak menjadi calon anggota legislatif adalah Ketua Partai Keadilan Sejahtera Bantaeng Sahabuddin dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jeneponto Muhammad Syarif Patta.
Terbanyak adalah ketua-ketua Partai Golkar di daerah-daerah. Mereka yakni Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Sinjai Kartini Ottong, Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid Taufan, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Luwu Patahuddin, Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso, Ketua Golkar Wajo Baso Rahmanuddin, dan ketua Golkar Takalar Zulkarnain Arif.
"Ketua DPD II yang tidak maju di Pileg akan kami siapkan untuk untuk bertarung di Pilkada 2024," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel La Kama Wiyaka, Kamis (9/11/2023).
Menurut La Kama, meski tidak ikut menjadi caleg, namun para ketua-ketua partai tersebut tetap terikat dengan tanggung jawab besar dalam Pemilu 2024. Dia mengatakan, ketua partai tersebut dibebani untuk memenangkan partai dengan meraih kursi mayoritas di daerah masing-masing.
"Golkar memberi target kepada mereka agar menjadi pemenang di wilayah masing-masing," imbuh La Kama.
Dia mengatakan, modal utama bagi ketua partai yang ingin maju di pemilihan kepala daerah adalah perolehan kursi di parlemen pada Pemilu 2024. Hal itu akan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan ‘golden ticket’ Pilkada serentak yang dijadwalkan dihelat September 2024.
"Mereka harus menjadi pemenang Pemilu. Kalau tidak, mereka mau naik kendaraan (kursi) apa untuk maju ke pilkada? Jadi, ada target kemenangan semua daerah agar bisa bisa mengusung kandidat," ucap La Kama.
Adapun Sekretaris PKS Sulsel, Rustang Ukkas menyatakan pihaknya menyiapkan Ketua PKS Bantaeng untuk maju di Pilkada. Sama dengan Partai Golkar, PKS juga menaruh tanggung jawab besar kepada kadernya untuk berjuang keras di Pileg 2024.
"Meski tak ikut kompetisi caleg, tapi tugas utama mereka adalah menang di Pileg dulu. Jadi tetap harus bekerja keras untuk bisa memuluskan langkah mereka ke eksekutif," ujar Rustang.
Sementara itu, Ketua Golkar Sinjai, Andi Kartini Ottong mengatakan dirinya tidak maju sebagai caleg karena ingin fokus memenangkan Golkar di daerah itu. "Saat ini fokus memenangkan Partai Golkar di semua dapil di Sinjai," ujar Kartini.
Bekas Wakil Bupati Sinjai ini juga memastikan tengah mempersiapkan diri untuk maju di Pilkada Sinjai 2024. Setelah pelaksanaan Pileg, kata dia, pihaknya akan fokus menghadapi pertarungan untuk merebut kursi bupati.
"Bagi saya ajang Pileg ini merupakan persiapan menghadapi Pilkada. Untuk mendapatkan tiket, kami harus meraih minimal enam kursi di DPRD Sinjai," beber Kartini.
Fenomena tidak majunya ketua partai di pemilihan legislatif dinilai sebagai bagian dari strategi tersendiri. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Profesor Sukri Tamma mengatakan taktik tersebut mau tidak mau harus diterapkan dengan berbagai dalih. Salah satunya, menghindari pandangan masyarakat terkait dukungan politik di pileg dan pilkada yang jarak waktunya hanya selisih beberapa bulan saja.
"Bisa saja ada anggapan masyarakat bahwa mereka sudah dibantu di pileg masak mau dibantu lagi saat pilkada," ujar Sukri.
Sukri mengatakan, pemilihan legislatif menjadi salah satu sesi bagi ketua partai untuk mempersiapkan diri, meski bukan sebagai kontestan pemburu kursi di parlemen. Ketua partai akan melibatkan diri turun bersosialisasi ke masyarakat sebagai calon kepala daerah.
"Secara langsung mereka tidak terlibat di pileg, tapi sebagai pihak partai yang ingin mendapatkan kemenangan sekaligus penjajakan wilayah menghadapi pilkada," ujar Sukri.
Dari sisi ongkos politik, kata Sukri, juga menjadi pertimbangan tersendiri. Dia mengatakan, ketua partai yang ingin maju di pilkada
Sementara itu, Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Amir mengatakan ketua partai yang maju di legislatif dan berencana juga maju di eksekutif akan menempuh beberapa resiko. Salah satunya, sentimen negatif dari pemilih hingga persiapan finansial.
"Kalau misalnya tidak lolos sebagai caleg, maka secara otomatis akseptabilitas mereka juga akan jatuh," ujar Suwadi.
Dia mengatakan, ketua maupun kader partai yang serius membidik eksekutif lebih baik mempersiapkan diri dan bekerja serius untuk memenangkan partai. Dengan begitu, kata dia, pada pilkada serentak nantinya tidak lagi mencari partai koalisi sebagai syarat utama untuk maju bertarung.
"Membantu partai dan caleg untuk meraih suara serta kursi maksimal bisa digunakan untuk pilkada," kata dia.
Selain itu, kata Suwadi, ketua partai yang ikut di pileg lalu maju di pilkada hanya akan membuang energi. Meski begitu, mereka diminta tetap terlibat langsung walau tidak maju pileg sekaligus memperkuat jaringan.
"Pilihan amannya memang tidak maju caleg tapi maju pilkada. Itu strategi yang efektif, menghemat biaya dan menghindari anggapan negatif pemilih," ujar dia. (Fahrullah/C)
