MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berkomitmen pro aktif melakukan penanganan stunting. Salah satu upaya yang bakal dilakukan yaitu melakukan pemantauan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (Posyandu) dua minggu sekali.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pemantauan itu bakal dilakukan sebab puskesmas merupakan salah satu layanan kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat.
Bahkan secara spesifik memantau tumbuh kembang anak baik pengukuran tinggi badan hingga pemberian rekomendasi vitamin itu dilakukan oleh Puskesmas.
“Langkah konkretnya kita akan lakukan monitoring tiap dua minggu, Yang dimonitoring apa?, Puskesmas dan Posyandu, karena pengukuran bayi ada di sana,” tuturnya kepada saat diwawancara Rakyat Sulsel baru-baru ini.
Ia melanjutkan, merujuk pada layanan kesehatan yang baru saja dilakukan oleh RSKD Dadi, yaitu pusat layanan anak, hal itu tentu akan berdampak baik jika juga diterapkan oleh puskesmas dan posyandu.
Bahkan menurutnya, koordinasi lintas sektor juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap rencana penekanan angka stunting.
“Kalau mampu bekerja detail, koordinatif dan kompak, insyaallah bisa melakukan penanganan stunting dengan pesat,” tuturnya.
Apalagi, penanganan stunting merupakan salah satu program nasional dan diamanatkan kepada Pemprov Sulsel untuk dilakukan penanganan.
Untuk informasi, Dinkes Sulsel telah mengalokasikan anggaran sekira Rp28 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menjalankan program prioritas Pemprov Sulsel Sulsel dalam penanganan stunting dan beberapa program lainnya yang sifatnya menyentuh langsung masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel melalui Dinas Kesehatan ( DInkes ) Sulsel bakal menyasar 24 kabupaten dan kota.
Kepala Dinkes Sulsel, Ishaq Iskandar menyampaikan untuk lokasi fokus penanganan stunting itu bakal digerakkan di 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulsel.
“Kalo kita induk pelaksanaan penanganan stunting dari 24 kabupaten kota, kami tetap koordinasi, kita sebagai leading sektor tetap koordinasi dengan teman-teman rumah sakit ataupun OPD yang terkait,” paparya. (Abu/B)
