MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dukungan mayoritas partai politik di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan membuat kontestasi berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon. Dengan begitu, proses demokrasi di daerah ini memasuki babak yang kritis. 'Musibah' politik ini juga membuka jalan bagi sekelompok orang tertentu untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan. Dengan kata lain, Sulawesi Selatan tengah dalam cengkeraman oligarki.
Wacana hadirnya kolom kosong pada Pilgub Sulsel 2024 menimbulkan kekhawatiran akan menguatnya pengaruh oligarki di daerah yang penduduknya mencapai sekitar 9 juta jiwa ini. Isu ini semakin mengemuka seiring dengan merapatnya partai-partai politik mengusung Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Pasangan ini sebentar lagi sukses memborong sejumlah partai politik, dengan tujuan meraih dukungan penuh dalam Pilgub Sulsel yang digelar 27 November mendatang.
Partai-partai besar seperti Partai Demokrat, NasDem, PAN, dan Partai Gerindra secara terang-terangan telah menyatakan dukungan mereka untuk pasangan Sudirman-Fatmawati.
Kabar terbaru menyebutkan, Partai Golkar, yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres lalu, juga bergerak mendekat untuk bergabung dalam koalisi tersebut. Kondisi ini semakin menguatkan wacana kotak kosong dalam Pilgub Sulsel 2024 akan terjadi. Terlebih alternatif lain seperti jalur perseorangan sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan para pasangan calon.
"Suka atau tidak suka memang saat ini ada pada otoritas parti politik, setelah tidak ada calon independen yang maju. Artinya memang otoritas (mengusung calon) sekarang ini ada di tangan partai politik," ujar pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Sukri Tamma, Rabu (24/7/2024).
Menurut Sukri Tamma, peluang kolom kosong dalam Pilgub Sulsel 2024 semakin terbuka lebar. Apalagi bila tiga partai yang tersisa turut mengarahkan dukungannya ke pasangan Sudirman-Fatma. Tiga partai yang belum menyatakan sikap mengenai dukungannya itu yakni PDIP, PKS, dan Hanura.
"Kapan salah satu di antara partai-partai ini akhirnya memutuskan juga ikut bergabung mengusung satu kandidat yang sama maka bisa dikatakan bahwa hampir pasti satu pasangan saja di Pilgub Sulsel 2024," kata Sukri.
Adanya kondisi tersebut, Sukri Tamma, mengatakan publik tentu akan mengaitkan keputusan partai politik hanya berkaitan dengan kepentingan mereka saja. Padahal, kebijakan-kebijakan partai politik diharapkan menjadi ruang untuk memberikan alternatif-alternatif pilihan terbaik kepada masyarakat.
"Memang sebenarnya karena aturan memungkinkan yah tidak ada masalah dengan satu pasangan. Tapi kembali lagi ke dasarnya (demokrasi) bahwa masyarakat sebaiknya diberikan alternatif-alternatif pilihan terbaik," imbuh Sukri.
Berbeda jika sejak awal hanya satu alternatif calon saja. Menurut dia, partai sah-sah saja mengusung calon tersebut dengan dalil bahwa hanya itu putra putri terbaik Sulsel. Namun dalam faktanya ada banyak calon yang sejak awal menyatakan diri siap maju dalam Pilgub Sulsel 2024. Seperti Mohammad Ramdhan Pomanto, Ilham Arief Sirajuddin, Adnan Purichta Ichsan dan Andi Iwan Darmawan Aras yang belakangan juga santer dibicarakan bakal maju.
"Jika memang bahwa siapapun kandidat yang didukung itu adalah pilihan terbaik, satu kandidat sayakira tidak ada masalah. Cuman kalau memang ada kandidat-kandidat lain yang memang juga memiliki potensi yang sama maka sebaiknya diberikan ruang hingga rakyat punya pilihan. Mestinya partai politik memikirkan itu karena kita lihat kan beberapa waktu terakhir ini terkait wacana nama-nama calon gubernur kan ada banyak, bukan hanya satu orang saja," kata dia.
Adanya kecenderungan partai politik sedang mengarahkan pilihan rakyat hanya pada satu pasangan calon saja dan tidak memberi ruang bagi calon alternatif lainnya, menurut Sukri Tamma patut muncul kecurigaan bahwa ada kepentingan segelintir kelompok dalam Pilgub Sulsel 2024.
"Kalau itu terjadi tentu ada kecurigaan. Kenapa ini hanya mengarah pada satu pasangan saja sementara ada alternatif lain. Makanya kita kaitkan tadi ada kepentingan tertentu atau kepentingan partai politik. Situasi inilah muncul asumsi-asumsi bahwa ini tradisional, ini bicara adanya oligarki yang kuat yang mendorong satu saja dan menguasai peta perpolitikan dan itu tidak bisa kita menghindari munculnya wacana dan isu-isu tersebut melihat kecenderungan yang ada," jelas Sukri.
"Apalagi kemudian kemarin ada kasus ada ketua partai bersemangat untuk maju tiba-tiba tidak jadi. Tiba-tiba partainya mengalihkan dukungan, itu artinya ada kekuatan yang mendorong partai politik untuk mengarahkan pada satu pasangan. Inilah yang memunculkan wacana oligarki. Kemudian nanti jika ini betul-betul terjadi tentu kita harus dalam tanda petik harus menjaga agar jangan sampai kondisi-kondisi ini akan merusak demokrasi yang sudah kita bangun selama ini," sambung dia.
Lebih jauh, Sukri mengatakan, disampaikan, dalam upaya menjaga integritas proses pemilihan dia mendorong partai politik untuk mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai demokrasi dalam menentukan dukungan mereka, serta untuk memastikan bahwa keputusan mereka mewakili aspirasi sebanyak mungkin pemilih.
Dengan begitu, Pilgub Sulsel semakin mendekati proses demokrasi yang sehat. Serta keputusan partai politik tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi di Sulsel.
"Artinya biarkan masyarakat yang memilih di antara alternatif itu. Sekali lagi satu kandidat itu tidak salah karena regulasi memungkinkan. Tapi sekali lagi nilai-nilai yang memungkinkan masyarakat punya alternatif pilihan karena selama ini memang ada beberapa muncul nama-nama dan terpinggirkan sehingga kepentingan masyarakat punya alternatif pilihan itu akan terpinggirkan. Kalau kita bahasakan sederhana itu artinya parti politik tidak berhasil mewujudkan kepentingan rakyat untuk punya pilihan," kata Sukri.
Sementara itu, Partai Golkar dengan modal 14 kursi akan mengusung Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Keputusan resmi akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar pada Kamis (25/7/2024) besok di Jakarta sekaligus menyerahkan rekomendasi B1KWK untuk dipakai mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
"Kemungkinan besok Kamis (hari ini) DPP Golkar rapat dan tetapkan Sudirman-Fatma di Pilgub Sulsel," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka, kepada wartawan Rakyat Sulsel, Rabu (24/7/2024) malam.
Lakama mengatakan, salah satu alasan partai Golkar memberikan rekomendasi kepada Sudirman-Fatma dikarenakan sama-sama Gerindra, Demokrat dan partai lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat Pilpres. Selain itu, alasan sederhana terjadi barter rekomendasi dengan partai lain pada pilkada serentak di berbagai kabupaten dan kota.
"Alasan Golkar merapat ke Sudirman-Fatma karena partai lain berkoalisi dan memberi dukungan ke kader Golkar di daerah lain," imbuh Lakama.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menyatakan dukungan ke bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Nurdin mengatakan siap memenangkan sang petahana di Pilgub nanti. Dengan begitu usungan beringin juga semakin dekat dengan Sudirman-Fatma.
"Kami siap mendukung penuh dan memenangkan pasangan Sudirman-Fatma di Pilgub Sulsel mendatang,” kata Nurdin dikutip dari Fajar.co.id.
Legislator DPR RI terpilih dari Dapil Sulsel 2 itu tak menampik wacana Golkar akan mengusung Sudirman-Fatma di Pilgub Sulsel. Hanya saja partainya masih menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Kemungkinan besar menurut Nurdin, DPP Golkar akan mengumumkan jagoannya di Pilkada serentak tahun ini di bulan Agustus mendatang atau sebelum tahapan pendaftaran dibuka oleh KPU.
Bila Golkar dipastikan akan bergabung dengan Demokrat, Gerindra, NasDem, dan PAN di kubu Sudirman-Fatma maka total kursi yang mengusung duet tersebut berjumlah 55 kursi. Artinya, 50 persen dari 85 kursi di DPRD Sulsel berada di kubu ASS-Fatma.
Sebelumnya, wacana kolom kosong menguat jelang Pilgub Sulsel. Paslon Sudirman-Fatma disebut memborong sebagai besar partai. Itu dipertegas ketika Gerindra disebut memutuskan mengusung adik Menteri Pertanian tersebut. Setelah sebelumnya berhasil mengamankan rekomendasi Demokrat. Keputusan Gerindra yang menguat mengusung Sudirman-Fatma disebut bakal diikuti koalisi Indonesia maju (KIM) sebut saja PAN dan Golkar.
Salah satu bakal calon Gubernur yang paling mendekati arena Pilgub adalah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang telah mengamankan PDIP 6 kursi dan PPP 8 kursi. PKS hampir pasti juga bakal mendukung Sudirman-Fatma yang diketahui mempunyai kedekatan dengan orang Haji Islam yang mempunyai hubungan keluarga dengan Sudirman. Otomatis sisa PKB yang belum menentukan sikap. Jika memutuskan ke paket Sudirman-Fatma, maka pentas Pilgub Sulsel dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon. (isak pasa'buan-suryadi-fahrullah/C)
