MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penyesuaian program tahun anggaran 2024 untuk menyelesaikan utang kepada pihak ketiga.
Utang pembangunan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel kepada pihak ketiga dari tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp 280 miliar. Rencana penyelesaian utang tersebut diprioritaskan pada tahun anggaran ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakyat Sulsel, utang Pemprov Sulsel pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 213 miliar, sementara pada tahun 2022 sebesar Rp 67 miliar.
Kepala Dinas BMBK Sulsel, Astina Abbas, menyatakan bahwa utang tersebut akan dibayar kepada 28 kontraktor serta beberapa pengawas dan pekerja kelompok kecil.
Awalnya, alokasi dana untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya pada APBD 2024 adalah Rp 171 miliar. Namun, alokasi tersebut berubah menjadi Rp 240 miliar untuk penuntasan utang pada parsial pertama tahun anggaran 2024.
"Untuk menuntaskan utang tersebut, kami juga melakukan refocusing pada pengerjaan jalan di dua titik yang sudah tertuang dalam APBD 2024," ungkap Astina Abbas saat diwawancarai Rakyat Sulsel, Selasa (20/8/2024).
Ruas jalan yang terdampak adalah Solo - Peneki (Kabupaten Wajo) dengan anggaran Rp 8,4 miliar, dan Munte - Bontolempangan dengan anggaran masing-masing Rp 5,9 miliar.
“Kami refocusing anggaran untuk membayar utang,” tambahnya. Astina Abbas juga mencatat bahwa beban kerja BMBK sangat besar sementara biaya operasional untuk tahun ini sangat terbatas.
Sementara itu, Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan, Irawan Dermayasamin, menjelaskan bahwa anggaran perawatan untuk tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023.
"Untuk tahun 2024, kami hanya memiliki program dengan alokasi total Rp 80 miliar, sementara pada tahun 2023 lalu anggaran mencapai sekitar Rp 455 miliar," tuturnya.
Irawan menambahkan bahwa pembayaran utang kepada pihak ketiga dilakukan dalam dua tahap. Pada parsial pertama tahun anggaran ini, Rp 64 miliar telah diselesaikan, sedangkan Rp 217 miliar akan diselesaikan pada parsial kedua tahun anggaran ini.
“Semua anggaran sudah dialokasikan, kami hanya menunggu waktu untuk pembayaran,” ungkap Irawan. (Abu/B)
