MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Kodam XIV Hasanuddin solid mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kedua institusi negara ini sama-sama mengerahkan ribuan personelnya mengamankan Pilkada serentak 2024. Hal tersebut diungkapkan pada acara Cooling System dalam rangka Deklarasi Pilkada Damai Tiga Pilar Lurah/Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Lapangan Karebosi, Rabu (28/8/2024).
"Tugas pokoknya masing-masing kan jelas, tugas pokok Polri apa, tugas pokok TNI, kemudian juga tugas pokok Pemerintahan jelas. Tinggal bergandengan tangan, bersama-sama dan bersinergi (kawal Pilkada)," ungkap Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi kepada wartawan.
Pada Pilkada serentak 2024 juga disebut, selain melakukan pengamanan, Polri, TNI, dan Pemerintah sama-sama netral. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU Nomor 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan TNI-POLRI tidak boleh berpolitik praktis. Termasuk dalam UU Nomor 20 tahun 2023, mengenai netralitas ASN.
Andi Rian mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tetap menjaga situasi aman dan damai. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam politik adalah suatu hal yang wajar sebagai negara demokrasi namun tidak untuk memecah persatuan dan kerukunan.
"Mari kita pilih pemimpin dengan situasi yang nyaman, senang, tidak boleh ada konflik walaupun kita yakin pasti ada perbedaan pilihan, tetapi jangan itu menjadi kita terpecah belah kita tetap jaga harmonisasi diantara kita sesama warga Sulawesi Selatan," pesan alumni Akpol 1991 itu.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 berdasarkan data Bawaslu RI, Sulawesi Selatan juga termasuk dalam lima provinsi di Indonesia yang dalam kategori kerawanan tinggi di Pilkada 2024. Andi Rian mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut, namu di Sulawesi Selatan tidak semua wilayahnya masuk kategori rawan.
Adapun lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi itu, menurut Bawaslu RI diukur dari sejumlah dimensi dan indikator. Mulai dari kerawanan di tahap pencalonan, kampanye hingga pungut hitung.
"Saya sudah dapat data itu dan Sulsel masuk ranking lima. Tetapi di situ juga ada beberapa kelas, mana yang tinggi sedang dan rendah," ungkapnya.
Kata dia, dari posisi kelima itu ada kategorinya, dari yang sangat rawan sampai yang sedang. Tidak semua wilayah di Sulawesi Selatan disebut masuk rawan pemilihan.
Salah satu yang masuk wilayah rawan Konflik Pilkada kata dia yakni Kabupaten Pinrang.
"Tidak semua wilayah di Sulsel rawan konflik Pilkada, hanya sebagian saja. Pinrang itu masuk wilayah kelas menengah. Ada beberapa kabupaten yang diprediksi sama, kalau tidak salah ada enam sampai tujuh kabupaten," ucapnya.
Untuk kerawanan keseluruhan di Sulsel, kata Andi Rian ada beberapa tipe, mulai dari geografis, kemudian historis dan jumlah calon yang bertarung.
"Ini perlu kita pertimbangkan. Tentu sekali lagi kita perlu memikirkan itu dan saya harapkan dari masyarakat, mari sama-sama menjaga situasi ini tetap aman dan damai," pesannya.
Di tempat yang sama, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun mengatakan pihaknya juga ikut menerjunkan 3.100 personel untuk membantu Polri mengamankan Pilkada serentak di Sulsel. Ribuan pasukan tersebut hanya diperbantukan.
"Kodam XIV Hasanuddin siap mendukung upaya menjaga keamanan Pilkada di Sulsel. Kita laporkan ke gubernur, kami menyiapkan 3.100 personel membantu Polri," ujar Mayjen Bobby Rinal.
Bobby menegaskan di Pilkada serentak 2024, TNI netral. Dia mengaku akan memberikan sanksi yang tegas bagi anggotanya yang terlibat politik.
Dia juga berharap tiga pilar di Sulsel bersinergi untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024.
"Saya tegaskan posisi TNI netral untuk mengawal Pilkada 2024. Saya melihat penting tiga pilar ini. Saya yakin tiga pilar ini dapat bersinergi dapat menyejukkan suasana," ucapnya.
"Saya mengajak kita semua untuk memahami tugas pokok kita. Harapannya tahapan Pilkada berjalan dengan damai.dan lancar," sambungnya.
Dalam kegiatan Cooling System Dalam Rangka Deklarasi Pilkada Damai Tiga Pilar di Lapangan Karebosi, dihadiri sejumlah Lurah/Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Selain Kapolda Sulsel dan Pangdam XIV Hasanuddin, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Fakhrulloh, dan sejumlah Forkopimda Sulsel lainnya juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Zudan mengapresiasi acara ini lantaran mempertemukan setiap tiga elemen yang menjadi pilar dalam mewujudkan Pilkada damai.
“Ini sangat bagus sekali mempertemukan setiap elemen masyarakat. Insyaallah dengan begini urusan se-Sulsel bisa diselesaikan,” ungkap Zudan.
Sebelumnya diberitakan, Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Pallawa 2024 diikuti oleh ratusan personel TNI-Polri. Kegiatan ini digelar di lapangan upacara Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (31/7/2024).
Upacara dipimpin langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, selaku inspektur upacara.
Dalam sambutannya, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menyebut operasi ini dilaksanakan selama 138 hari. Mulai dari 1 Agustus sampai dengan 16 Desember 2024.
"Total personel yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pilkada 2024 di Sulsel sebanyak 12.145 personel," kata Andi Rian.
Selain itu, lanjut Andi Rian, Polda Sulsel juga telah membentuk pola pengamanan sistem rayonisasi bagi personel Satbrimob.
"Rayonisasi terbagi dalam 4 rayon, yaitu Rayon Makassar, Rayon Parepare, Rayon Bone, dan Rayon Palopo," ujarnya.
Tidak hanya itu, jebolan Akpol 1991 ini mengaku juga telah menyiagakan ratusan personel berkualifikasi khusus dari satuan Brimob.
Pasukan Brimob yang disiagakan itu, mempunyai mobilitas tinggi yang dapat dikerahkan kapanpun dan dimana pun.
"Polda sulsel juga menyiapkan 175 personel brimob sebagai power on hand kapolda yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan," jelasnya.
Personel itu, kata dia, sebagai dukungan terhadap pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut dijelaskan, Polda Sulsel juga telah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan.
Seperti, cooling system untuk mengantisipasi setiap potensi pelanggaran ham dan gangguan kamtibmas menjelang pelaksanaan tahapan inti pilkada.
"Dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalahnya," ungkapnya. (Isak/B)
