MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Rivalitas kader Partai Golkar dipastikan akan tersaji dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Terdapat kader Golkar yang ngotot maju di panggung kontestasi meski tak mendapat golden ticket dari pohon
Pertimbangan elektabilitas dan figuritas membuat kader Golkar yang tak mengantongi restu, terpaksa memilih berseberangan dengan kebijakan partai. Ada yang menyambut positif, pun reaksi berbeda juga bermunculan, utamanya menyangkut soliditas sesama kader partai.
Pilkada serentak 2024 masih menjadi panggung Partai Golkar. Dari 24 paslon yang diusung, 22 di antaranya merupakan kader internal. Bahkan lima daerah mengharuskan kader beringin harus saling sikut.
Mereka adalah Andi Ina dan Mudassir di Pilkada Barru. Namun Andi Ina yang menjabat sebagai Bendahara Golkar Sulsel yang meraih tiket Golkar, meski Mudassir tercatat sebagai Ketua Golkar Barru. Lalu di Pilkada Pinrang, Usman Marham yang diusung Golkar harus berhadapan dengan Abdillah Natsir yang juga merupakan kader Golkar.
Rivalitas sesama kader Golkar juga terjadi di Pilwalkot Parepare. Erna Rasyid Taufan yang meraih tiket Golkar harus bersaing dengan Andi Nurhaldin yang merupakan putra Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid.
Sementara di Pilwalkot Palopo, Ketua DPD II Golkar Palopo, Rahmat Masri Bandaso (RMB) yang diusung Golkar akan bertarung melawan Hj Nurhaenih yang maju mendampingi Farid Kasim Judas. Hj Nurhaenih sendiri merupakan kader Golkar yang menjabat sebagai Ketua DPRD Palopo di periode lalu.
Juru bicara Golkar Kabupaten Pinrang, Amri Manangkasi mengatakan partai berlambang pohon beringin rindang ini dipastikan solid pasca DPP mengeluarkan rekomendasi kepada Usman Marham-Andi Hastri T Wello
"Golkar ini partai yang taat asas, artinya semua kader taat kepada aturan partai," kata Amri, Senin (9/9/2024).
Terbitnya rekomendasi tersebut, kata dia, secara tidak langsung perintah itu turun ke kader Golkar untuk memenangkan pasangan Usman- Hastri.
"Adanya rekomendasi yang telah diluar kan DPP kepada pasangan Usman-Hastri secara tidak langsung itu sudah perintah memenangkan pasangan itu," ujar dia.
Menurut Amri, ikutnya Abdillah Natsir dalam pilkada yang berpasangan dengan Ahmad Jaya Baramuli merupakan tanda bila Golkar memiliki banyak stok kader potensial. "Jadi tidak ada persoalanya (adanya dua kader maju)," ucap dia.
Bahkan, kata dia, saat ini seluruh kader sudah melakukan rapat harian hingga rapat pleno diperluas. "Kader sudah diperintahkan untuk mendukungan yang diusung oleh kader partai," ucap Amri.
Soal Abdillah Natsir yang membawa gerbong, kata dia, itu bukan gerbong karena mantan sekretaris Golkar Sulsel tersebut dipastikan juga memiliki pengikut setia.
"Tapi secara struktur partai kami sudah perintahkan sampai tingkatan paling bawah untuk menangkan Usman-Hastri. Kami juga hargai keputusan pribadi Pak Abdillah untuk maju lewat partai lain," imbuh dia.
Sekretaris Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng mengungkapkan bahwa kader-kader yang berbeda haluan dengan Partai Golkar pada pilkada serentak ini dapat dipastikan akan menerima sanksi.
"Di mana sanksinya adalah dikeluarkan dari kepengurusan partai. Golkar Barru akan segera keluar pelaksana tugas sebagai pengganti Mudassir," ujar Marzuki.
Ia juga menegaskan bahwa pengurus DPD I Sulsel telah mengeluarkan aturan tertulis kepada semua kader maju di Pilkada serta pengurus di 24 daerah agar tetap solid dan memenangkan usungan Golkar.
"Berlaku semua daerah memenangkan rekomendasi partai. Nah, kalau di Palopo tidak ada masalah karena ketuanya ada," kata Marzuki.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka membenarkan bahwa sikap Golkar secara tegas memberhentikan cakada yang berbeda arah dengan Golkar apabila kader tersebut sebagai pengurus DPD II di daerah.
"Kalau maju melawan Golkar, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari kepengurusan Golkar," ujar La Kama.
Soal pemecatan sebagai kader atau anggota partai, tambah La Kama, tidak ada kewenangan DPD I Golkar provinsi memutuskan hal tersebut. Akan tetapi, DPD I Golkar Sulsel punya kewajiban mengusulkan ke DPP perihal pemecatannya.
"Jika ada laporan tertulis disertai bukti dokumen dan atau bukti apa saja yang membuktikan mereka mendukung paslon lain yang bukan diusung Golkar," imbuh dia.
Beberapa waktu lalu, DPP Golkar telah menerbitkan surat yang ditembuskan kepada para Ketua Atau Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Partai Golkar Kabupaten Kota se-Indonesia. Surat tersebut bernomor B-17/DPP/GOLKAR/IX/2024.
"Surat edaran telah menjelaskan tentang Larangan Penggunaan Atribut Partai Golkar untuk kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diusung Partai Golkar," ungkap dia.
Bahkan salah satu poin dalam Surat tersebut menegaskan agar sehubungan dengan titik dasar tersebut di atas dan dalam rangka suksesnya pemenangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Oleh DPP Partai Golkar pada Pilkada Serentak tahun 2024.
"Isi surat, diberitahukan Kepada DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten Kota Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diusung Partai Golkar dilarang menggunakan Atribut dan Simbol Partai Golkar pada saat pelaksanaan Kampanye," kata dia.
Golkar Lutra Konsolidasi
Sementara itu, Golkar Luwu Utara mulai memanaskan mesin politik nya jelang pilkada serentak 27 November 2024 mendatang dengan menggelar rapat konsolidasi internal. Rapat konsolidasi itu dipimpin langsung Ketua Golkar Luwu Utara Indah Putri Indriani.
"Konsolidasi internal ini adalah perintah DPP pasca pendaftaran bakal calon, memanaskan mesin partai sampai ke tingkat paling bawah untuk memenangkan kandidat yang telah direkomendasikan oleh partai Golkar " kata Sekretaris Golkar Luwu Utara, Amrillah To Dewi.
Amrillah menjelaskan, rapat konsolidasi ini selain dihadiri pengurus DPD II Golkar Luwu Utara juga dihadiri 11 anggota fraksi, pengurus tingkat kecamatan.
"Intinya yang kami mau tegaskan, menghadapi pilkada 2024 ini Golkar Solid Untuk Luwu Utara Maju dan setelah rapat konsolidasi ini semua perangkat partai Golkar bergerak untuk memenangkan pasangan Fauzi-Ajie " imbuh dia.
Untuk memaksimalkan mesin partai hingga ke tingkat desa/kelurahan, Amrillah menyampai ke depan Golkar akan kembali melakukan konsolidasi internal dengan pengurus di tingkat desa/kelurahan, agar mesin partai benar-benar bergerak optimal untuk memenangkan pasangan Fauzi-Ajie.
Dia menambahkan, menghadapi Pilkada serentak 2024 ini, Golkar Lutra juga meminta kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan Fauzi-Ajie untuk mengedepankan pilkada damai, politik riang gembira saat mensosialisasikan pasangan MAJU (Muhammad Fauzi - Ajie Saputra).
"Pilkada ini adalah pesta demokrasi, yang namanya pesta kita harus senang, riang gembira. Jangan sampai pesta demokrasi ini tercederai dengan hal hal yang tidak kami inginkan karena hanya perbedaan pilihan," imbuh dia.
Golkar Godok Pimpinan DPRD
DPP Partai Golkar tengah menggodok tiga nama yang akan menjadi calon wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Rencananya, DPP Golkar akan mengumumkan nama yang dipilih pada 21 September nanti.
Adapun nama-nama diplenokan di DPD I Golkar Sulsel, adalah. Rahman Pina, Sofyan Syam, dan Ayu Andira. Nama Kadir Halid yang sebelumnya dikirim, menghilang dari daftar kandidat.
Rahman Pina menjadi nama yang dinilai paling kuat menjadi wakil ketua. Sebagai petahana, Rahman juga pengurus DPD Golkar, peraih suara terbanyak, juga memiliki banyak kontribusi ke partainya.
"Sabar, ya, yang pasti beberapa hari ke depan pasti sudah ada kabar baik. Akan saya berikan komentar," ujar Rahman.
Ketua Bappilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka mengatakan dirinya belum mengetahui pasti nama-nama dirim ke DPP untuk menduduki jabatan kursi pimpinan di DPRD Sulsel. Menurut dia, untuk persoalan kursi pimpinan adalah hak prerogatif Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe yang mengantarkan langsung nama-nama yang dipilih untuk disetor ke DPP.
"Saya belum tahu siapa yang dapat kursi wakil ketua karena nama-nama dari DPD I, ditangani langsung oleh Taufan Pawe," ujar La Kama
Diketahui, belakangan ini konflik internal kembali mencuat di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Taufan Pawe. Keputusan rapat pleno yang seharusnya menjadi pijakan solid dalam menentukan calon pimpinan DPRD Sulsel periode 2024-2029 justru memicu polemik baru.
Pada 27 Agustus lalu, rapat pleno memutuskan empat nama untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai calon pimpinan DPRD Sulsel. Nama-nama tersebut adalah Rahman Pina, Kadir Halid, Sofyan Syam, dan Ayu Andira. Namun, secara mengejutkan, nama Kadir Halid—adik dari politisi senior Golkar, H.A.M Nurdin Halid—dicoret tanpa alasan yang jelas.
Salah satu Wakil Sekretaris Golkar Sulsel, Nasruddin Upel, menegaskan bahwa hasil rapat pleno adalah final, dan keputusan mencantumkan empat nama tak bisa diubah secara sepihak. Dia mencurigai ada upaya dari pihak tertentu untuk menjegal Kadir Halid agar tidak menduduki posisi pimpinan DPRD Sulsel.
Menurutnya, keputusan apapun di luar hasil pleno adalah ilegal, dan DPP perlu segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini.
"Sekarang ada yang coba menggagalkan Kadir Halid, ini harus segera disikapi DPP. Kalau tidak, maka DPD I dianggap melanggar kesepakatan rapat pleno," ungkap Nasruddin.
Sedangkan, Wakil Ketua Bidang Hukum Golkar Sulsel, Syahrir Cakkari, mengatakan keputusan tersebut tidak hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mencederai rasa keadilan di antara para kader yang memiliki hak yang sama.
Dia mendesak agar DPP segera membentuk tim investigasi guna menyelesaikan permasalahan ini dan mencegah konflik internal yang lebih besar.
"DPP harus memberikan perhatian khusus dan segera bertindak. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan partai dan integritas organisasi," ujar Cakkari.
Partai Golkar berhak mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029 setelah berhasil memperoleh 14 kursi dalam Pemilu 2024, di bawah NasDem yang memperoleh 17 kursi. (fahrullah-suryadi/C)
