MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Calon gubernur Sulawesi Selatan terus berupaya menarik simpati masyarakat menjelang pemilihan pada 27 November. Beragam program, janji, dan harapan ditebar untuk memastikan arah pilihan. Kesehatan dan pendidikan menjadi isu prioritas yang selalu jadi bahan 'jualan'.
Dua sektor ini dinilai punya daya magnet yang besar untuk mendulang dukungan para elektorat. Pemerataan pelayanan kesehatan plus keterbatasan sarana, para sarana, dan tenaga medis masih terus menjadi bengkalai. Pun di dunia pendidikan, angka anak putus sekolah terus bertambah. Fasilitas pendukung pendidikan juga belum maksimal.
Dua pasangan calon berlomba mencari dukungan masyarakat dengan berbagai janji politik, mulai dari peningkatan ekonomi, infrastruktur, pendidikan hingga sektor kesehatan. Isu kesehatan menjadi salah satu topik yang banyak menuai sorotan, terlebih di Sulawesi Selatan, layanan kesehatan utamanya di daerah-daerah pelosok masih belum merata.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulsel, Siswanto Wahab mengatakan, sektor kesehatan di Sulsel masih menghadapi banyak tantangan. Untuk itu, dia berharap agar pembangunan fasilitas kesehatan menjadi prioritas dalam program kerja para kandidat, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
Menurut Siswanto, meskipun tenaga medis sudah tersedia di beberapa daerah, namun peralatan kesehatan yang memadai sering kali tidak ada.
"Kita sering kali menemukan masalah, tenaga kesehatan ada tetapi alat kesehatannya tidak tersedia. Atau ada alat, tapi tidak ada dokter yang kompeten untuk mengoperasikannya," ungkap Siswanto, kepada Harian Rakyat Sulsel, Kamis (10/10/2024).
Selain masalah fasilitas, Siswanto juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para tenaga medis. Terlepas dari memastikan ketersediaan fasilitas yang baik, kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga harus menjadi perhatian utama. Hal ini dianggap penting agar tenaga medis dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan terjamin.
"Yang paling utama adalah bagaimana memberikan fasilitas kesehatan yang layak dan kesejahteraan yang memadai bagi para dokter maupun petugas kesehatan lainnya," ujar dia.
Menurut dia, penyediaan fasilitas yang mendukung akan memastikan dokter dapat berperan maksimal dalam proses pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, sambung Siswanto, IDI Sulsel juga berharap bagi para calon yang terpilih nantinya ada jaminan yang lebih baik bagi para dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis, maupun sub spesialis.
Dia menyinggung keberadaan dokter yang masih dalam tahap internship atau program magang yang diharapkan juga mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan kesehatan Sulsel ke depan.
Siswanto menyoroti ketimpangan pelayanan kesehatan antara wilayah barat dan timur Sulsel. Menurut dia, daerah khususnya Makassar, sudah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Namun, di daerah lain, terutama di wilayah timur Sulsel, layanan kesehatan masih jauh dari standar yang diharapkan.
Siswanto mengatakan, pemerataan fasilitas kesehatan bukan hanya soal alat medis, tetapi juga soal distribusi dokter dan tenaga kesehatan yang adil. Tenaga medis, terutama dokter spesialis, masih banyak yang terpusat di kota besar seperti Makassar, sedangkan daerah-daerah terpencil masih sangat kekurangan.
"Saat ini, Makassar mungkin sudah lebih baik, tetapi daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai," imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulsel, Profesor Hasnawi Haris, berharap adanya perhatian ekstra bagi dunia pendidikan di daerah ini. Menurut dia, sebagai organisasi yang menaungi para guru, PGRI berharap calon-calon ini dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik serta kependidikan di wilayah Sulsel.
"Kami berharap kedua pasangan calon memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan, terutama pada guru dan tenaga kependidikan," imbuh Hasnawi.
Terlebih, kata dia, baik Danny Pomanto yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Makassar maupun Sudirman yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sulsel telah memiliki pengalaman dan kontribusi sebelumnya dalam mendukung guru. Sehingga, diharapkan perhatian mereka dapat lebih ditingkatkan jika terpilih sebagai Gubernur Sulsel nantinya.
Hasnawi menjelaskan bahwa PGRI memiliki tiga fungsi utama yakni sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia berharap PGRI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru menjadi salah satu fokus utama PGRI. Dia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru serta kesejahteraan, tidak hanya bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga guru honorer dan P3K.
"Kesejahteraan tenaga pendidik, baik PNS maupun honorer, perlu menjadi perhatian. Kami berharap kedua calon ini memberikan perhatian khusus nantinya," imbuh Hasnawi.
Ia juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan aman dan nyaman. Selain isu kesejahteraan guru, PGRI juga mengharapkan adanya peningkatan infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah terpencil Sulawesi Selatan.
Menurut Hasnawi, masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga menjadi tantangan bagi para tenaga pendidik dan peserta didik di sana.
"Kami juga berharap adanya intervensi dari kedua pasangan calon dalam penyediaan sarana dan prasarana di daerah-daerah yang masih tertinggal," ujar Hasnawi.
Sementara itu, juru bicara Danny-Azhar, Asri Tadda mengatakan pasangan DIA memiliki program bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat layak.
"SDM jadi perhatian penting Danny-Azhar. Peningkatan SDM dilakukan antara lain dengan beberapa program strategis," ujar Asri.
Menurut Asri, DIA akan menyediakan 2.200 bea siswa anak desa berprestasi setiap tahun dan membangun SDM unggul terutama di bidang pangan menuju Sulsel Global Food Hub. Selain itu, akan ada ketersediaan 13.000 anak muda di desa-desa dengan skill digital yang akan mengawal program sombere and smart desa.
Menurut dia, pengembangan SDM dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. "Pendidikan harus mencakup keterampilan dasar (literasi, numerasi), keterampilan teknis (vokasional)," ujar dia.
Sedangkan, sektor kesehatan dan kesejahteraan, kata Asri, pasangan DIA melibatkan peningkatan akses ke pelayanan kesehatan, nutrisi yang baik, dan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental.
"Hal ini melibatkan redistribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik (seperti kesehatan dan pendidikan), serta pemberdayaan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas," beber Asri.
Asri mengatakan, program DIA di sektor kesehatan yakni berkomitmen meningkatkan akses pelayanan, kebersihan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat, terutama di desa. Dengan pengalaman menjadikan Makassar sebagai kota sehat di Asia Tenggara, Danny yang menjabat Wali Kota selama dua periode tentu memiliki pengalaman dan konsep yang telah teruji bagaimana memajukan kesehatan masyarakat Sulsel.
Adapun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam program kerja yang disiapkan pasangan Sudirman-Fatmawati bila terpilih di Pilgub Sulsel 2024. Juru bicara Sudirman-Fatma, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Sudirman ingin mencapai sistem pembangunan berkelanjutan. Termasuk untik diantaranya di sektor pendidikan.
Ramli menyebutkan, sebelumnya Sudirman telah berhasil menjalankan berbagai program untuk peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat melalui implementasi pendidikan jarak jauh serta penyediaan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu.
Program tersebut, kata dia, bahkan telah memudahkan siswa di seluruh wilayah Sulsel mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan standar yang sama. Salah satu misalnya, yaitu program Smart School yang merupakan salah satu program unggulan Andi Sudirman.
Semasa menjabat, program pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital dan platform online ini telah berhasil mendongkrak jumlah siswa di tingkat SMA/SMK yang lulus pada perguruan tinggi negeri hingga mencapai 2.649 orang pada tahun 2023 atau naik sekitar 20,67 persen dari tahun sebelumya.
"Berkat program ini, Sulsel berhasil meraih prestasi sebagai provinsi terbaik ke 5 untuk jumlah siswa yang lulus perguruan tinggi negeri secara nasional," ujar Ramli.
Selain itu, kata dia, memberikan kemudahan dalam mendapatkan pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh, program bantuan kepada siswa kurang mampu juga menjadi prioritas utama Andi Sudirman.
"Melalui program ini, dia mengharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah dan tertinggal dalam pendidikan, semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik," beber dia.
Untuk itu, sambung Ramli, Sudirman-Fatma akan melanjutkan dan memperkuat akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Sulsel melalui implementasi pendidikan jarak jauh dan penyediaan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu.
"Termasuk peningkatan kualitas guru dalam rangka tercapainya akses pendidikan yang berkualitas dengan standar yang sama akan menjadi perhatian," ucap dia.
Tidak hanya itu, Sudirman-Fatmawati juga akan terus memberikan prioritas pada bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan.
"Melalui program ini, diharapkan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Inisiatif ini akan berkontribusi pada upaya internasional dalam memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua, seperti yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 tentang Pendidikan Berkualitas," imbuh dia.
Di sektor kesehatan, bagi Sudirman-Fatma sama pentingnya dengan pendidikan. Untuk itu, hal yang telah dicapai sebelumnya oleh Sudirman akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Utamanya memperluas akses kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk penanganan gizi buruk dan stunting, serta memperkuat perlindungan sosial yang responsif.
Dia mengatakan, Sudirman telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone yang meningkatkan layanan kesehatan dan mendekatkan akses layanan rujukan masyarakat. Ramli memastikan, Sudirman-Fatma akan melanjutkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Program ini mencakup pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah strategis lainnya dan penerapan layanan telemedicine di setiap rumah sakit guna memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat-pusat kesehatan.
"Dengan demikian, layanan kesehatan yang prima dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, tanpa terkecuali," imbuh Ramli.
Selain memperluas akses kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat, Sudirman juga tidak akan lupa terkait peningkatan kesejahteraan tenaga medis. Dia mengatakan, Sudirman ketika menjabat sebagai Gubernur Sulsel telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur pemberian remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
Rumah sakit yang memiliki pendapatan tinggi dengan biaya operasional yang dapat ditekan seefisien mungkin dapat memberikan kompensasi yang lebih baik kepada tenaga medisnya, dan mendorong kinerja yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan.
"Ke depan, akan melanjutkan upaya ini dengan penyesuaian yang lebih merujuk pada kebutuhan spesifik tenaga medis di setiap wilayah. Fokus akan diberikan pada peningkatan kesejahteraan yang berbasis pada kinerja, kualitas layanan, dan tuntutan profesionalisme," tutur dia.
Lebih jauh dia mengatakan, Sudirman telah memperluas jangkauan jaminan kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) sharing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang semula menyasar 1.600.000 jiwa menjadi 1.866.000 jiwa pada tahun 2022. Atas dukungan dari semua pihak, Provinsi Sulsel berhasil mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award pada Tahun 2023 untuk pertama kalinya dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Menurut Ramli, program jaminan kesehatan melalui pengalokasian anggaran PBI APBD tetap menjadi komitmen untuk dilanjutkan dengan memperkuat basis data sasaran penerima program diutamakan bagi masyarakat kurang mampu.
Penerapan program ini juga berupa pendampingan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dalam kondisi darurat untuk menghindari keterlambatan pelayanan kesehatan.
"Sudirman-Fatma akan memperkuat jaminan kesehatan universal untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu, mendapatkan layanan kesehatan yang optimal," kata dia.
"Program ini akan terus dikembangkan untuk mencakup lebih banyak masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas," imbuh Ramli. (suryadi-fahrullah-isak pasa'buan/C)
