MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menggelar debat kandidat kedua Pemilihan Gubernur Sulsel 2024 pada 10 November di Hotel Claro Makassar.
Debat ini akan melibatkan tujuh panelis, yaitu:
- Muhammad Hasrul Hasan, SE, MM (Anggota KPI Pusat/mantan wartawan)
- Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM (Pemerhati Kesehatan Masyarakat/Akademisi Unhas)
- Dr. Nur Fadhillah Mappaselleng, M.Hum (Pakar Hukum/Akademisi UMI)
- Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum (Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik/Akademisi UNM)
- Dr. Hasrullah, MA (Pakar Komunikasi Politik/Akademisi Unhas)
- Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA (Pakar Ilmu Politik/Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta)
- Dr. Abdul Rahman Nur, SH, MH (Pemerhati Hukum Tata Negara dan Lingkungan/Akademisi Universitas Andi Djemma Palopo)
Topik debat akan mengangkat tema "Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam." Namun, pemilihan panelis yang dianggap kurang mewakili latar belakang ekonomi memunculkan kritik dari beberapa pihak.
Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Unhas sekaligus mantan Ketua KPU Sulsel, Dr. Iqbal Latif, menegaskan bahwa latar belakang profesi panelis tidak perlu dipermasalahkan.
Menurutnya, para panelis telah dipercaya menyusun pertanyaan untuk debat dan memiliki pengetahuan yang relevan meskipun dengan latar belakang yang beragam.
"Tidak usah dipersoalkan profesi panelis. Tema besar yang dibahas adalah 'Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam,' sehingga yang diuji adalah program kerja dan ide-ide strategis dari setiap pasangan calon, bukan program panelis," tegasnya, Jumat (8/11/2024).
Akademisi Unhas tersebut menyampaikan bahwa melalui tema ini, para calon diharapkan bisa memberikan solusi konkret terhadap tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Debat ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kualitas dan komitmen tiap calon dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan di Sulsel.
"Karena yang akan dilakukan adalah program dari paslon. Kalau debat tidak tuntas, program yang disampaikan pun tak maksimal. Terutama sasaran pemilih Gen Z yang belum tersentuh. Jadi, yang penting adalah calon menyampaikan program secara mendetail, bukan panelis," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa debat pertama pada 28 Oktober lalu berjalan cukup baik, namun kesiapan paslon dalam memahami topik debat perlu ditingkatkan agar penyampaiannya dapat lebih mudah dipahami publik.
"Pada debat pertama, dua kandidat berusaha mencari poin dengan saling menjatuhkan. Padahal, publik membutuhkan referensi yang jelas untuk memilih. Karena elaborasi lebih banyak berfokus pada sanggahan antar calon, penyampaian belum maksimal," tutupnya. (Yadi/B)
