MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kelalaian beberapa Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel yang enggan hadir dalam rapat bersama DPRD Sulsel menyebabkan sejumlah agenda tertunda.
Seperti yang terjadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Rapat yang sedianya digelar pada Jumat (21/3/2025) pagi ini tidak dihadiri secara lengkap oleh OPD yang bersangkutan.
Beberapa OPD yang diundang dalam rapat tersebut antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulsel, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulsel, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel.
Namun, dari OPD yang dijadwalkan hadir, hanya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani, yang tampak hadir. Sementara OPD lain seperti Bapenda hanya diwakili oleh Sekretaris, sedangkan kepala dinas atau badan lainnya tidak hadir di lokasi.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta, memutuskan untuk menunda rapat evaluasi dengan alasan ketidakhadiran OPD yang bersangkutan.
"Melihat situasi ini, beberapa OPD belum hadir langsung. Saya minta persetujuan forum, apakah rapat evaluasi ini tetap dilanjutkan atau ditunda? Disepakati ditunda," ujar Andre Prasetyo saat memimpin rapat.
Ia menambahkan bahwa meskipun Kepala Dinas PTSP hadir, namun tidak membawa data yang akan dievaluasi. Sementara OPD lain ada yang hanya mengirim perwakilan, dan sebagian lainnya belum hadir sama sekali.
Pada kesempatan ini, politisi NasDem tersebut mengingatkan para Kepala Dinas agar lebih disiplin dalam mengikuti agenda DPRD Sulsel.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran OPD bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus disertai dengan kesiapan bahan dan data yang diperlukan untuk evaluasi anggaran.
"Kami meminta agar semua OPD dapat menghadirkan data yang lengkap serta hadir langsung dalam evaluasi, sehingga setelah Lebaran nanti bisa langsung dilakukan pembahasan lanjutan," jelasnya.
Menurut Andre, rapat evaluasi ini sangat penting karena DPRD, khususnya Komisi C, memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.
"Persoalan efisiensi anggaran sangat berdampak pada kegiatan OPD di Pemprov Sulsel. Oleh karena itu, koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat ini," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengkaji pemotongan anggaran OPD yang terjadi dalam efisiensi anggaran.
"Kami akan mempelajari apa saja yang dipotong dalam efisiensi anggaran OPD dan berkoordinasi dengan TAPD terkait hal tersebut," pungkasnya. (Yadi/B)
