MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan tujuh program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Program ini merupakan bagian dari janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, yang dikenal dengan akronim MULIA.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan secara resmi visi-misi dan arah pembangunan lima tahun ke depan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (11/6/2025).
Munafri menyebut RPJMD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat yang dirancang secara terencana dan terukur.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pengejawantahan amanat rakyat. RPJMD Makassar mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan," ujar Munafri.
Empat kata kunci tersebut, kata Munafri, menjadi pijakan untuk pembangunan kota Makassar, dari penguatan sumber daya manusia dan teknologi, pelibatan seluruh lapisan masyarakat, jaminan keamanan sosial, hingga komitmen terhadap lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan visi itu, Pemkot Makassar merumuskan tujuh misi strategis yang menyasar peningkatan ekonomi, kualitas layanan dasar, infrastruktur berkeadilan, penguatan budaya dan inovasi, tata kelola pemerintahan, perlindungan kelompok rentan, hingga mitigasi bencana.
Munafri menyebut tujuh program prioritas utama sebagai implementasi konkrit dari misi tersebut. Pertama, pembangunan stadion bertaraf internasional. Kedua, pengembangan Makassar Creative Hub sebagai ruang inovasi dan pelatihan generasi muda.
Ketiga, digitalisasi layanan publik melalui Makassar Super App. Keempat, penyediaan instalasi air bersih gratis ke seluruh wilayah. Kelima, program seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa SD hingga SMP, yang sekaligus memberdayakan pelaku UMKM lokal.
Keenam, pembebasan iuran sampah bagi masyarakat prasejahtera. Ketujuh, perluasan jaminan sosial untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
“Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat kota, dari soal sanitasi hingga keadilan sosial,” kata Munafri.
Ia menuturkan RPJMD Makassar 2025–2029 diturunkan ke dalam 12 tujuan, 25 sasaran, dan 50 indikator kinerja utama yang menjadi acuan seluruh OPD.
Maka dari itu, Munafri menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor. “Tidak ada SKPD yang boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Munafri.
Penyusunan RPJMD ini disebut melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional serta RPJPD Kota Makassar.
Munafri mengungkapkan pentingnya partisipasi DPRD sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan penganggaran. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, dan media menjadi kunci suksesnya pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemkot Makassar akan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD, serta menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat dan publik.
"Kami ingin RPJMD ini menjadi kompas pembangunan yang konkret dan terukur, sehingga di akhir masa jabatan, masyarakat bisa merasakan perubahan nyata," imbuh Munafri. (shasa anastasya/B)
