MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tim gabungan dari program Sikopang (Sinergi Kolaborasi Stakeholder Penanganan Genangan) Pemkot Makassar melakukan pengerukan saluran air di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, pada Minggu (22/6/2025).
Hal ini dilakukan untuk mempercepat langkah penanganan banjir di sejumlah titik rawan genangan dengan mengerahkan personel dan memperkuat kolaborasi lintas instansi.
Sedikitnya 278 personel Satgas Drainase diturunkan untuk membersihkan endapan, lumpur, dan sampah yang kerap menyumbat aliran air.
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menjadi kegiatan rutin digelar untuk memitigasi dampak banjir musiman.
"Persoalan banjir tidak bisa diselesaikan satu pihak. Butuh kekuatan bersama," kata Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi Zubir.
Selain Satgas PU, kegiatan ini melibatkan personel dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel.
Kolaborasi ini, kata Zuhaelsi, sebagai contoh kerja lintas lembaga yang efektif di kota besar seperti Makassar.
Pengerukan drainase di Urip Sumoharjo menandai dimulainya gerakan intensif yang akan menyasar titik-titik lain secara bertahap.
Dinas PU juga menggelar edukasi kepada warga sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah banjir.
“Kami tidak hanya bekerja teknis, tapi juga membangun kesadaran publik. Karena saluran bersih dimulai dari perilaku yang peduli,” ujar Zuhaelsi.
Penanganan di titik lain juga tengah dilakukan. Salah satunya di Jalan Andi Djemma, di mana Pemkot Makassar mengganti pompa air lama yang kapasitasnya tak lagi memadai. Pompa baru dirancang dengan kapasitas 425 kubik, naik drastis dari pompa lama yang hanya 25 kubik.
"Pompa sebelumnya memang tak lagi mampu mengimbangi curah hujan sekarang. Maka kita ganti," ujar Zuhaelsi. Penggantian ini dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025 dengan nilai sekitar Rp1 miliar.
Pompa baru ini berfungsi sebagai alat pemindah air dari saluran drainase ke kanal utama saat terjadi hujan deras. Namun, Zuhaelsi mengingatkan bahwa faktor lain seperti pasang laut juga kerap memperburuk situasi.
"Kalau hujan deras bertemu dengan pasang air laut dan saluran tersumbat, genangan jadi tidak terhindarkan. Maka dari itu, semua aspek harus diantisipasi," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut gerakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk membangun kota yang lebih tahan terhadap bencana musiman. Fokusnya bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi membangun sistem yang lebih adaptif.
"Kami memulai dari titik-titik yang selama ini menjadi langganan genangan. Tujuannya, agar durasi dan dampak banjir bisa dikurangi secara signifikan," kata Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya respon cepat agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Menurutnya, jalur-jalur vital seperti Urip Sumoharjo dan AP Pettarani harus tetap fungsional, sekalipun diguyur hujan deras.
“Ini bukan semata soal teknis drainase. Ini soal bagaimana pemerintah hadir cepat dengan solusi nyata,” ujarnya.
Program "SIKOPANG" menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kota Makassar dalam membangun kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Selain penguatan infrastruktur air, program ini mendorong partisipasi publik sebagai elemen penting dalam mitigasi risiko.
"Kami ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang tidak hanya sigap merespons, tapi juga siap beradaptasi," tutup Munafri. (Shasa/B)