JAKARTA, RAKYATSULSEL - Mantan Menpora Roy Suryo kembali menyindir Luhu Panjaitan terkait big data. Roy Suryo menyebut big data yang disampaikan Luhut Panjaitan adalah big dusta.
Keengganan Luhut membuka big data makin menguatkan indikasi kebohongan Luhut.
"Sejak pertama statemennya keluar (17/03/22) saya sdh sampaikan bhw "Big Data" yg disebut2 itu adalah BIG DUSTA. Kemarin Adik2 BEM-UI juga sdh minta langsung, tetapi Tdk bisa dijawabnya. Sekarang Ketua DPD secara tegas sdh juga menyatakan eL-Be-Pe, alias "Lu Bohong Pren .."AMBYAR! cuit @KRMTRoySuryo2 seperti dikutip FIN pada Minggu (17/4/2022).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka big data soal penundaan pemilu.
Ini terjadi saat Luhut menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).
Luhut menegaskan dirinya memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut.
“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan,” kata Luhut .
Ini bukan kali pertama Luhut diminta berbagi informasi soal big data. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta informasi publik terkait klaim big data itu.
Diketahui, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta interaksi media sosial mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari.
Luhut menyatakan pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut.
Di sisi lain, tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada penundaan Pemilu 2024. Sehingga dipastikan tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden.
Dikatakan, Pemilu Serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," katanya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022.
Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambahnya.
Jokowi menegaskan bahwa kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Dan dijelaskan sekalian, tahapan pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tegas Presiden.
Jokowi menyebut bahwa memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat. "Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," tambah Presiden.
Presiden meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan.
"Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," ungkap Presiden.
