TANA TORAJA, RAKYATSULSEL - Dalam rangka menindaklanjuti koordinasi lintas OPD terkait kerjasama kemitraan antara pemerintah Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif, Yayasan Eran Sangbure Mayang atau YESMa dengan pemerintah daerah Tana Toraja (Tator), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tator, teken kerja sama di ruang pola kantor bupati Tator, Senin, 18 Juli 2022 yang dihadiri wakil bupati, Zadrak Tombeg, ketua DPRD Tator, Welem Sambolangi, Sekretaris Daerah, Semuel Tande Bura, anggota DPRD dan OPD terkait, camat serta sejumlah pemgurus Bakti dan YESMa.
Menurut wakil bupati Tator, Zadrak Tombeg dalam sambutannya pada kesempatan itu mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan program pemda Tator yang sudah mulai berjalan, salah satunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah mendapatkan pelayanan tampa kartu KIS, khusus bagi masyarakat yang belum memiliki kartu untuk berobat.
Senada dengan itu, ketua DPRD Tator, Welem Sambolangi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sebelumnya bakti dan Yesma telah melakukan konsultasi dengan DPRD Tator terkait kerjasama. Dimana dalam pembiayaan kegiatan terkait ditanggung masing-masing.
Dikatakan Welem bahwa program ini sangat dibutuhkan dimana saat ini terjadi krisis sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan dan hal ini perlu dukungan dari semua pihak dan saling kolaborasi untuk bersama-sama menuntaskan program ini. Dan juga saat ini angka percerai di Tator sangat sangat tinggu.
Dengan adanya kerja samq ini diharapkan kedepan tidak ada lagi yg merasa tertinggal dan hanya menjadi penonton, dan juga kesetaraan gender bisa diterapkan, termasuk bisa menurunkan angka perceraian menuju kabupaten inklusif.
Sementara itu, direktur eksekutif yayasan Indonesia bakti, Muh. Taufan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa program inklusi merupakan program gabungan yakni program mampu (pemberdayaan perempuan) dan peduli.
"Program ini merupakan kerja sama antara Australia-Indonesia. Dan itu akan berjalan selama 8 tahun kedepan yang diharapkan nantinya akan ada kabupaten inklusif dimana tidak ada lagi yang tertinggal," ujar Taufan.
Ditambahkan bahwa dalam program ini ada sejumlah sasaran yang harus dicapai dengan melibatkan ada 4 piler utama yakni Pemerintah, DPRD, LSM atau pemerhati dan media.
Dirinya berharap kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak terkait untuk sama2 menyukseskan program tersebut agar 8 tahun kemudian Tator bisa menjadi kabupaten inklusif. (Ely)
