WAJO, RAKYATSULSEL - Sejumlah legislator dari Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo mendesak Bupati Wajo untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo, Andi Pallawarukka, yang ditengarai melakukan monopoli anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Mustafa. Menurutnya tindakan monopoli anggaran yang dilalukan Kepala Bappelitbangda dinilai akan memperlambat capaian program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati
Bahkan jika hal tersebut dibiarkan terus terjadi maka, kinerja seluruh OPD akan tidak maksimal sehingga program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak bakal tercapai dan akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Wajo.
"Harus ada evaluasi yang dilakukan Bupati atas prilaku bawahannya. Ini akan memperlambat capaian program kerja pemerintah jika dibiarkan. Dan akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak dari lambatnya pembangunan di Kabupaten Wajo," ujarnya, Senin (22/8/2022)
Sebagai perbandingan, pagu anggaran belanja perangkat daerah tahun 2022 yang di dapatkan Bappelitbangda Rp8.238.460.163 sedangkan ada beberapa OPD tehnis yang seharusnya mendapatkan postur anggaran lebih untuk mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Wajo justru mendapatkan anggaran yang minim
Seperti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo, dimana pagu anggaran yang didapatkan hanya sebesar Rp5.572.801.571. Sedangkan pada OPD tehnis lainnya seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo hanya diberi pagu anggaran sebesar Rp2.991.302.824.
"Di DLH kan ada program wajo mapaccing, sedangkan di BPBD seperti kita ketahui bersama Wajo setiap tahunnya dilanda banjir, kok anggarannya yang didapat seperti itu. Bagaimana bisa program dapat berjalan maksimal. Apalagi pagu yang didapat itu termasuk belanja pegawai, kan semakin minim anggaran yang bisa dikelolah," terang legislator Partai Gerindra
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi mengatakan, pembagian anggaran seharuskan berlandaskan tupoksi masing-masing OPD.
Peran TAPD menentukan pagu disetiap OPD jelas sangat dibutuhkan sehingga dapa menilao rasionalitas distribusi anggaran berdadarkan prioritas agar manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik
"Seharusx OPD bertahan ke TAPD agar anggarannya di prioritaskan dengan pertimbangan yang realistis, yang penting rujukannya adalah RPJM dan RKPD," tutup Ketua DPC Partai Gerindra Wajo.
