MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Staff Khusus Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan PMK.
"Dari kasus yang ada terkonfirmasi, terakumulasi dari kasus awal 8ribuan tinggal tersisa 3ribuan, artinya progress sudah berjalan bagus," ungkap Deputi III bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (4/10/2022).
Mayjen TNI Fajar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani membahas evaluasi terhadap penanganan PMK di Sulsel. Seperti pelaksanaan bio resque security dan vaksin.
"Seperti apaa pelaksanaan strategi bio resque security sudah berjalan seperti apa, kendalanya seperti apa. Vaksin pun sama, berapa jumlah yang diberikan, yang disuntikkan berapa, yang belum berapa dan karena apa," ujarnya.
Ia menambahkan dilakukan juga evaluasi terkait pemberian obat dan vitamin, pemotongan ternak bersyarat serta pemberian penanda (labeling) bagi ternak yang sudah di vaksin.
"Pemberian obat pun saya, bagi sapi yang sakit. Vitamin atau obatnya seperti apa, berapa yang diterima, berapa yang di distribusi dan apa kendala nya. Potong bersyarat pun sama, berapa jumlahnya, yang sakit kenapa belum dipotong, kita akan evaluasi dan terakhir terkait masalah testing plus labeling ketika sapi yang sudah divaksin. Cuma kita kan evaluasi nanti biar lebih cepat 3ribu itu teratasi," sambungnya.
Namun, diketahui salah satu kendala dalam penanganan PMK mengenai vaksin. Maka dari itu, Mayjen TNI Fajar menyebut tugas dari satgas untuk melakukan sosialisasi pentingnya pemberian vaksin ke masyarakat.
"Kami itu satgas baik pusat maupun daerah, ada namanya komunikasi, informasi dan edukasi. Menjadi oenting karena masyarakat utamanya belum tahu.Untuk kebaikan bersama, suapaya sapinya sehat, gemuk dan bisa dijual gampang," terangnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel Abdul Hayat mengatakan dalam penanganan PMK di Sulsel sudah berjalan dengan lancar.
"Tidak ada hambatan. Karena kan sudah ada sop-nya semua. Kalau sakit, tidak bisa pindah, potong. Cara potongnya juga ada sop. Lalu kompensasi. Itu sudah bagus," ujarnya.
Abdul Hayat juga menyebut Pemprov Sulssel telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah untuk melihat bagaimana penananganan PMK di Sulsel yakni di Kabupaten Gowa, Maros dan Jeneponto.
Sehingga, Ia berharap di Bulan Desember mendatang kasus PMK di Sulsel tidak ada hewan ternak yang terjangkit.
"Itu sudah kita petakan, makanya sekarang ini actionnya adalah mendatangi tiga kabupaten, yakni Maros, kemudian Jeneponto, dan Gowa ini untuk memastikan dari 3 ribu itu seperti apa yang efektif. Mengecek vaksinasi yang ada, stok yang lainnya, sehingga kita di penghujung Desember ini sudah bisa zero PMK," tutupnya. (B)
