MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengambil kebijakan untuk menunda pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW pada 2024 mendatang. Ternyata, keputusan ini memicu banyak penolakan.
Fraksi Golkar DPRD Makassar turut angkat bicara persoalan ini. Ketua Fraksi Abd Wahab Tahir menyoroti kebijakan Danny Pomanto-sapaan akrab Walikota Makassar.
Abd Wahab Tahir menjelaskan sebaiknya pemilu raya tidak ditunda dan tetap dilaksanakan tahun 2022 ini. Terkait teknis pemilu raya, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada penyelengara.
"Jadi, mau e-voting atau konvensional atau bentuk lain, itu urusan penyelengara pemilu raya. Kami tidak mencampuri urusan teknis karena nanti kesan subyektif dan menghasilkan demokrasi yang tidak obyektif," jelas Abd Wahab Tahir, Rabu (5/10).
Politisi Golkar exponen 98 ini mengajak seluruh komponen masyarakat agar memberikan kesempatan ke penyelenggara pemilu raya untuk mempersiapkan segala teknis pelaksanaannya. Tidak usah direcoki.
"Boleh memberi saran dan masukan yang obyektif tapi jangan memaksakan kehendak. Kita semua wajib mengawasi semua prosesnya agar diperoleh produk demokrasi yang ideal untuk seluruh masyarakat Kota Makassar," kunci AWT--sapaan akrab Abd Wahab Tahir yang juga mantan aktifis reformasi ini. (*)
