MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar bersepakat mengenai Rancangan Ketentuan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 mencapai Rp5,5 triliun.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hasanuddin Leo menerangkan dalam menyusun anggaran pokok 2023, ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian Pemkot Makassar.
Bahkan lanjut politisi PAN itu. APBD 2023 akan fokus pada pembangunan fisik beberapa program atau proyek Pemkot Makassar yang gagal dikerjakan tahun 2022 ini. Bahkan beberapa proyek masih mangkrak akan dilanjutkan.
"Diantaranya terkait sarana dan pra sarana seperti lahan pemakaman yang semakin mendesak untuk dicarikan lokasi baru, mengingat lokasi di kuburan Sudiang sudah hampir penuh 90 persen," katanya, Minggu (30/10/2022).
Begitu juga dengan proyek pembangunan sejumlah pasar yang gagal dilaksanakan tahun ini, diantaranya Pasar Sambung Jawa dan Pasar Cendrawasih (Senggol).
Termasuk pembangunan rumah sakit di beberapa daerah pemilihan untuk mengakomodir kebutuhan warga pada sarana kesehatan. Pasalnya, sejauh ini, baru satu rumah sakit yang disiapkan Pemkot Makassar, yakni RS Daya.
"Karena memang kita lihat bagi warga yang tinggal di daerah barat dan selatan Makassar, sangat sulit mengakses rumah sakit tersebut karena lokasinya cukup jauh," tuturnya.
Dia juga berharap Pemkot Makassar memperhatikan aset Pemkot Makassar yang belum bersertifikat. Oleh sebab itu, APBDP 2023 akan mengakomudir semua aspirasi dan kepe tingan masyarakat di kota Makassar.
"Jadi, banyak catatan yang harus diperhatikan dalam menyusun APBD Pokok 2023. Diharapkan aspirasi masyarakat tersebut bisa diakomodir," tandas Hasanuddin Leo.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menekankan, pihaknya tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang terjadi di tahun 2022.
"Kesalahan itu terkait penyerapan anggaran karena semua proyek-proyek besar tidak lengkap. Gambarnya tidak lengkap, amdalnya tidak lengkap," ungkap Danny.
Menyiasati tidak terjadi lagi keterlambatan bahkan gagal tender, kata Danny, pihaknya menggandeng agen pengadaan dari luar Pemkot Makassar. Karena yang menjadi persoalan sejauh ini adalah performa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tersendat.
"Bisa pakai Unhas, bisa pakai UNM, kemungkinan kita bisa pakai orang luar. Performa ULP kita agak tersendat disitu. ULP kita standar-standar saja. Biar strategis, kita libatkan dari luar saja," tambahnya.
Dia mengatakan program prioritas yang direncanakan tahun ini tapi gagal dieksekusi sudah masih dalam tahap persiapan untuk ditender. Sejauh ini, sudah tidak ada lagi persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan tahun 2022 ini.
Seperti proyek Macca dan Sirkuit Untia yang gagal dibangun fisiknya karena lahan yang akan digunakan belum mengantongi sertifikat. Begitu juga dengan Pantai Losari sehingga proyek Japparate juga sudah bisa dilaksanakan.
"Tapi Alhamdulillah tidak ada persoalan lagi karena lahan di Untia sudah ada sertifikatnya. Begitu juga dengan Proyek Japparate," urai Danny. (Yad/Raksul/A)
