JAKARTA, RAKYATSULSEL - Pasca Batalnya Deklarasi bersama Koalisi Nasdem, PKS,Demokrat mengusung Anies Baswedan, kini muncul gerakan Nasional Pemimpin Alternatif 2024.
Koornas Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif (GPA) 2024, Ilham Muhammad menyebut pilpres akan lebih menunjukkan semangat demokrasi bila semua anak bangsa diberi peluang yang sama untuk menjadi capres atau cawapres.
Untuk diketahui Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif 2024 merupakan gerakan civil society ang menyuarakan sosok pemimpin alternatif dengan kapabilitas dan potensi untuk berlaga di gelanggang pilpres 2024, gerakan ini juga mengonsolidasikan pikiran dan harapan guna didistribusikan kepada masyarakat agar mendapat dukungan partai politik demi terciptanya iklim demokrasi yang berdaulat dan bermartabat.
“Melalui gerakan ini kita berikhtiar menetralisir penggiringan opini capres tertentu melalui media dan media sosial dalam kurun dua tahun terakhir, selain itu juga memantik masyarakat Indonesia untuk menelaah figur yang memiliki kapabilitas menjadi kepala Negara,” jelas Ilham Muhammad.
Secara khusus, Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif 2024 telah menetapkan indikator terkait figur yang bisa dikategorikan sebagai pemimpin alternatif.
“Indikatornya jelas yaitu belum pernah menjadi kandidat dalam pilpres, mendapat dukungan dari kelompok masyarakat, memiliki pengalaman memimpin lembaga tinggi Negara, pernah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, bukan merupakan fungsionaris partai politik, dan memiliki komitmen memajukan Indonesia,” ungkap Ilham Muhammad.
Saat ini Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif 2024 telah merilis beberapa nama yang dinilai layak menjadi pemimpin alternatif untuk 2024 baik sebagai capres atau cawapres, mereka adalah Iriana Joko Widodo (Ibu Negara RI), LaNyalla Mattalitti (Ketua DPD RI), Jenderal TNI Andika Perkasa (Panglima TNI), Jenderal TNI Purn Moeldoko (Kepala KSP), Jenderal Pol Purn Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri RI), Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian 2014-2019) dan Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kamaritiman RI 2015-2017).
Sementara itu, Koordinator Wilayah Jateng DIY Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif 2024, Khamdi Purmono menekankan bahwa gerakan ini juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong pemimpin alternatif untuk demokrasi yang berdaulat.
“Jadi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadirkan pemimpin alternatif agar tercipta iklim demokrasi yang berdaulat dan bermartabat, kita juga ingin mendorong figur potensial untuk menunjukkan visi Keindonesiannya kepada masyarakat,” terang Khamdi Purmono.
Hal senada disampaikan Aulia Rahman, Koordinator Wilayah Sulawesi Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif 2024, menurutnya partai politik sebaiknya terbuka mendorong capres alternatif.
“Kita perlu mendorong partai politik lebih terbuka mengusung capres alternatif secara elegan dan profesional, sehingga dengan itu masyarakat akan disuguhkan lebih banyak pilihan, kita mesti menghindari terjadinya polarisasi di tengah masyarakat sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019,” kata Aulia. (*)
