MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan ke IV di Gedung Balai Kota, Selasa (13/12).
Berdasarkan hasil tersebut, masih ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kategori rendah atau dibawah 40 persen. Salah satunya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dimana realisasi keuangan masih 13,73 persen dan fisik 29,37 persen.
Kepala Bappeda Makassar, Helmi Budiman mengatakan, rendahnya realisasi berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa. Potensinya, Silpa untuk Kota Makassar mencapai Rp1 Triliun.
"Potensi kemarin itu ada sekira Rp800 miliar. Tapi kalau dilihat realisasi hingga saat ini bisa lebih dari itu, bisa saja Rp 1 triliun," tukas Helmi Budiman.
Dia menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa hal. Seperti penyelesaian dokumen tender berakibat gagal tender hingga OPD terkait yang dinilai tidak siap melaksanakan lelang.
"Mudahan-mudahan tidak menyentuh angka Rp1 triliun. Karena kalau uang juga terlalu lama di simpan oleh pemerintah tentunya dampak dari ekonomi itu, bisa dirasakan oleh masyarakat," paparnya.
Olehnya itu, Helmi mengingatkan OPD untuk menggenjot realisasi anggaran di tahun depan. Apalagi, krisis ekonomi bakal menjadi tantangan pada tahun 2023 mendatang.
"Bukan hanya krisis energi, krisis pangan, bahkan resesi juga bisa diatasi apabila kita konsen dengan itu," jelasnya. (Abu Hamzah/Raksul/B)