Meski begitu, Penguris DPD II Golkar Maros, Manyur Janong yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Maros menanggapi santai. Bahkan ia menepis istilah pendzaliman yang diutarakan Wahyuni Malik.
"Kalau saya melihat surat DPD ll partai Golkar yang masuk ke fraksi, saya tidak melihat bahwa Nur Wahyuni dizalimi, justru beliau yang tidak patuh tehadap partai," jelas Manyur, Rabu (11/1).
Anggota DPRD Kabupaten Maros itu menilai fraksi adalah perpanjangan tangan partai di DPD II Golkar, tentu. Kalau ada perintah Partai sengai kader yang baik harua dilaksanakan.
"Jadi, tak ada unsur menghakimi. Karena dari situ saya melihat dia tidak pernah bersangkutan mengikuti kegiatan partai dan tidak mau berkontribusi ke partai," pungkasnya. (Yadi/Raksul/B)
