PALOPO, RAKYATSULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, Firmanza mewakili Walikota Palopo menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo tahun 2024-2026 di Auditorium Saokotae, Kamis (23/2).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Raodatul Jannah selaku ketua panitia mengatakan RPD Kota Palopo periode 2024-2026 merupakan salah satu daerah yang akan berakhirnya masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2023.
"Konsekuensi dari berakhirnya masa jabatan tersebut pemerintah daerah melakukan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen rancangan pembangunan jangak menengah," kata Raodatul Jannah.
Menurutnya, dimana perjanjian tersebut akan menjadi pedoman diperencanaan pemerintahan dan perencanaan pembangunan dalam kurung waktu tiga tahun terhitung mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2026.
"Forum konsultasi publik ini merupakan amanat substansi yang telah dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapatkan rancangan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan," jelasnya.
"Melalui kesempatan ini mengharapkan masukan dari perangkat daerah untuk penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama tiga tahun kedepan," tambahnya.
Terpisah, Sekda Kota Palopo, Firmanza dalam hal ini mewakili wali kota Palopo mengatakan, berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2023 dan daerah otonomi baru.
"Kegiatan dilaksanakan ini merupakan tahapan dari proses yang harus dilaksanakan sesuai amanah. Capaian indikator makro pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu sembilan tahun terakhir, terus mengalami perbaikan seperti pada capaian laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan minimal, dan ketimpangan ekonomi," kata Firmanza.
Hal itu merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat. Namun pemerintah Kota Palopo juga masih perlu mengevaluasi dan memberi perhatian pada tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
"Dimana tingkat pengangguran terbuka, kita tergolong masih tinggi dibanding beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan angka 8,20 persen pada tahun 2022, walaupun secara presentase mengalami penurunan sejak tahun 2013," terangnya.
"Sedangkan untuk kemiskinan, kita dapat menekan angka kemiskinan selama 9 tahun terakhir dengan angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 7,78 persen," ujarnya.
Sekda juga berharap, agar pelaksanaan program yang berkaitan dengan akses ekonomi kepada masyarakat miskin, pencapaian lapangan kerja dan pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama. (*)
