MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar pada 2024 mendatang.
Pemkot Makassar telah merencanakan langkah strategis, salah satunya dengan melakukan verifikasi dan validasi data kepada masyarakat Kota Makassar yang terdaftar sebagai program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), terdapat sekitar 16 ribu Kepala Keluarga yang terdaftar dalam program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Makassar.
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum, Bappeda Kota Makassar Nopriadi mengatakan untuk memastikan keakuratan data dalam program PP3KE di Kota Makassar akan dilakukan verifikasi ulang. Dengan, melibatkan pihak kelurahan untuk melakukan verifikasi ke setiap kepala keluarga yang terdaftar P3KE.
"Dan ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi," ujar Noriadi, usai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Validasi Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Makassar tahun 2024 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (19/6).
Nopriadi mengungkapkan kecamatan yang mendominasi jumlah data P3KE di Kota Makassar yakni salah satunya, kecammatan Tallo dan Kecamatan Makassar. Hal ini erat kaitannya dengan indikator-indikator terkait akses layanan publik.
"Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan, akses ke puskesmas dan lain sebagainya," tukasnya.
Ia menuturkan ke 16 ribu KK yang terdaftar dalam data P3KE menjadi fokus utama dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. salah satu upaya yang dilakukan untuk mengangkat mereka dari zona kemiskinan dengan memastikan pendapatan harian mereka melebihi Rp11 ribu per hari.
Pasalnya, yang menjadi indikator penilaian apakah masyarakat tersebut masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau tidak, jika mereka memiliki pendapatan harian di bawah Rp11 ribu per hari.
"Kalau di Makassar atau di Indonesia pada umumnya itu, pendapatan mereka hanya Rp11 ribu per hari dan mereka masuk di P3KE," ucap Nopriadi.
Maka dari itu, Nopriadi mengatakan Pemkot Makassar berupaya melakukan intervensi agar mereka yang terdaftar dalam P3KE ini dapat memiliki dapat mencapai pendapatan harian yang sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu sekitar 28 ribu hingga 30 ribu rupiah.
"Semua sumber daya pemerintah kota itu kita usahakan mengakomodir mereka diberbagai kegiatan sehingga mereka bisa memiliki pendapatan yang meningkat lebih dari Rp28 ribu per hari," jelasnya.
Nopriadi pun menyebut upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di KOta Makassar diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah kota, lembaga non-pemerintah (NGO), dunia usaha, dan pihak lainnya.
Dengan melalui program-program peningkatan kapasitas dan intervensi dilakukan secara terkoordinasi dengan fokus pada data-data yang relevan. Pemerintah kota berupaya memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan ini.
"Terutama bagaimana dengan program-program peningkatan kapasitas, peningkatan intervensi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat atau SKPD kita fokuskan ke data-data tersebut," tutupnya.
Diketahui, Pemetaan data Penyasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) KOta Makassar diberbagai kecamatan yakni, kecamatan Biringkanaya terdapat 905 kepala keluarga dengan status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar 415 keluarga dan tidak terdaftar 490 keluarga.
Di kecamatan Bontoala terdapat 615 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 365 keluarga dan tidak terdaftar 252 keluarga. Kecamatan Kepulaian Sangkarrang terdapat 268 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 169 keluarga dan tidak terdaftar 74 keluarga. Kecamatan Makassar terdapat 1842 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 1241 keluarga dan tidak terdaftar 601 keluarga.
Kemudian di Kecamatan Mamajang terdapat 528 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 314 keluarga dan tidak terdaftar 214 keluarga. Kecamatan Manggala terdapat 656 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 378 keluarga dan tidak terdaftar 278 keluarga. Kecamatan Mariso terdapat 1202 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 800 keluarga dan tidak terdaftar 402 keluarga.
Selanjutnya di Kecamatan Panakkukang terdapat 1916 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 1187 keluarga dan tidak terdaftar 729 keluarga. Kecamatan Rappocini terdapat 826 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 540 keluarga dan tidak terdaftar 286 keluarga. Kecamatan Tallo terdapat 2907 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 1751 keluarga dan tidak terdaftar 1156 keluarga.
Kecamatan Tamalanrea terdapat 640 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 291 keluarga dan tidak terdaftar 349 keluarga. Kecamatan Tamalate terdapat 2346 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 1514 keluarga dan tidak terdaftar 834 keluarga. Kecamatan Ujung Pandang terdapat 48kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 37 keluarga dan tidak terdaftar 11 keluarga.
Terakhir, Kecamatan Wajo terdapat 60 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 29 keluarga dan tidak terdaftar 31 keluarga. Kecamatan Ujung Tanah terdapat 886 kepala keluarga dengan status DTKS yang terdaftar 643 keluarga dan tidak terdaftar 243 keluarga. (Sasa/B)
