MAMUJU, RAKYATSULSEL - Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk bisa memberikan surat keterangan bebas temuan bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dalam pengelolaan anggaran dana desanya.
“Kami selaku kepala desa mewakili teman - teman kepala desa se – Kabupaten Mamuju, meminta kepada APIP, setiap selesai Lpj kami di tahun berjalan diberikan surat bebas temuan,” terang Ketua APDESI Mamuju, Hartono saat di temui di salah satu warkop di Mamuju, Rabu (5/7).
Menurutnya, dengan adanya surat bebas temuan dari pihak APIP, pihaknya akan memperlancar pelaksanaan program-program pemerintah desa di tahun berikutnya.
“Seperti biasanya, kami para kepala desa diakhir tahun itu memasukan LPJ ke dinas terkait. Nah kalau LPJ kami dinilai tidak ada masalah atau bebas temuan, tolong lah kami diberikan surat keterangan bebas temuan,” katanya.
Hartono juga berharap, jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana desa disebabkan karena kelalaian, diharapkan pihak APH lebih mengedepankan pembinaan bukan pembinasaan.
“Kami ini para kepala desa butuh pendampingan, pembinaan terkait pengelolaan uang negara. Kami siap dibina bukan untuk dibinasakan,” tukasnya. (Sdr)
