PENULIS: ARIADY ARSAL
Momen pertemuan nasional Petani dan Nelayan ke XVI berlangsung di kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Berkumpul tidak kurang dari 24 ribu KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan) dari seluruh Indonesia.
Kegiatan juga dihadiri gubernur dan bupati dari Tanah Air. Tercatat seluruh provinsi hadir dan secara langsung diikuti 13 gubernur serta tidak kurang 300 bupati. KTNA sejak didirikan menyatakan diri sebagai organisasi sosial bersifat independen bergerak di sektor agrikultur berbasis agribisnis dan lingkungan di pedesaan.
Sejak didirikan pada tahun 1971, KTNA menjadi wadah pelaksanaan berbagai agenda untuk keberhasilan ketahanan pangan dan menjadi corong penyambung lidah petani ke pemerintah dan sebaliknya agenda dari pemerintah untuk ditindaklanjuti dan disukseskan oleh petani.
Peran sentral KTNA sangat terasa di berbagai agenda kebangkitan pertanian sejak berdiri di era Reformasi hingga saat ini. Pada momen ini, Sulawesi Selatan memperoleh penghargaan Satya Lencana Wirakarya masing-masing diperoleh oleh Gubernur Sulsel, Bupati Gowa, Bupati Barru, Bupati Luwu dan Bupati Soppeng, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone.
Selang sebulan, saat ini berkumpul seluruh pemerintah kota se Indonesia di Makassar, 10-14 Juli. Sekitar 90 wali kota berikut para pejabat daerah masing-masing hadir. Momen-momen ini secara tidak langsung menjadi isyarat-isyarat dari hiruk pikuk politik menjelang pesta demokrasi 2024.
Isyarat Politik di Penas KTNA?
KTNA merupakan salah satu wadah petani dan nelayan sebagaimana keberadaan lembaga-lembaga pertanian sejenis yang semakin banyak tumbuh. KTNA di berbagai kesempatan memiliki peran strategis berinteraksi secara langsung dengan petani dan nelayan.
Di antaranya sebagai penyuluh swadaya dalam membimbing petani memanfaatkan teknologi budidaya pertanian, dan beradaptasi secara cepat dalam menerapkan ilmu pengetahuan terbaru yang didapatkan. Mereka juga berperan dalam aktivitas koperasi tani terutama memfasilitasi kebutuhan operasional petani dan nelayan dan berhubungan dengan lembaga-lembaga pembiayaan.
Selain itu KTNA melalui koperasi tani yang dibentuk terlibat secara aktif dalam menyediakan sarana produksi pertanian serta membantu pemasaran hasil pertanian. Peran ini akan semakin strategis ketika telah memasuki tahapan pesta demokrasi.
Tarikan sebagai medan magnet kuat menarik kelembagaan petani dan nelayan akan semakin terasa dengan berjalannya waktu. Angka 40,64 juta (BPS,2022) penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besarnya usia pemilih akan sangat menarik bagi pelaku politik.
Agenda pertemuan nasional dengan peserta yang luar biasa, menjadi hambar ketika tidak dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi dan hanya memberikan amanah membuka acara kepada Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga hanya hadir secara virtual.
Padahal pada saat momen berlangsung hadir Menteri Pertanian yang mengawal dengan baik kesuksesan acara. Muncullah berbagai interpretasi politik, adakah ini karena Sumatera Barat bukan basis suara Jokowi pada Pilpres lalu? Atau akankah suara Sumatera Barat menjadi lumbung Anies Baswedan, yang secara de facto didukung oleh pemerintah Sumatera Barat yang notabene kader salah satu partai yang menyatakan akan mengusungnya?
Atau interpretasi lain yang menyebutkan bahwa ini juga sebagai indikasi presiden ”akan mereshuffle Menteri Pertanian” yang notabene kader partai yang berseberangan dengannya dalam usungan Pilpres yang akan datang? Menarik untuk ditunggu. Padahal kehadiran Kepala Negara di momen-momen dengan petani dan nelayan sudah lama dinantikan.
Forum Rakernas APEKSI
Bagaimana dengan Rakernas APEKSI? Apakah akan dibuka Presiden sebagaimana berita yang telah dirilis? Akankah mirip dengan Penas KTNA di Padang? Bukankah kondisi politis Pilpres Sulsel mirip dengan Sumbar? Akan sangat menarik menunggu dan melihat isyarat-isyarat apa yang akan muncul.
Sebelumnya telah dimulai pemanasan dengan mundurnya Walikota Makassar sebagai kader dari salah satu partai pengusung calon presiden yang berbeda dengan pilihan Presiden saat ini. Akankah Cawe-Cawe politik menjalar ke Pertemuan Nasional Pemerintah Kota ini?
Kita tentu yakin, forum APEKSI adalah kegiatan yang lumrah dan rutinitas berjalan, ada atau tidak adanya momen politis. Sangat banyak agenda untuk kemajuan daerah yang bisa dimaksimalkan. Apalagi era saat ini menuntut semua daerah harus berbenah dan siap berkolaborasi.
Tidak melihat asal partai politik usungan dalam Pilkada yang berjalan. Ketika telah dilantik sebagai Kepala negara atau Kepala Daerah, ia adalah milik rakyat dan bukan milik golongan atau partai tertentu. Forum Rakernas APEKSI kita harapkan menjadi forum urung rembug, dan menarik turun tensi politis.
Terlepas dari isyarat-isyarat politis yang muncul, kita tentu berharap Forum dengan anggaran jumbo dan mendatangkan rombongan bedsar setiap daerah menghasilkan keputusan bijak demia maslahat rakyat. (*)
*Penulis Pengajar di Sekolah Pasca Sarjana Unhas
