KEPULAUAN SELAYAR, RAKYATSULSEL - Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali mengajak seluruh elemen untuk mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih.
Ajakan bupati tersebut dituangkan melalui surat edaran tertanggal 3 Juli 2023, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.1 1/1965/SJ perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih tahun 2023.
Dalam suratnya, Bupati Basli Ali mengatakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, dalam rangka menumbuhkan kecintaan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu para elemen yang terdiri Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD, Camat, Kepala Desa, Lurah Se-Kabupaten Kepulauan Selayar, Pimpinan Perguruan Tinggi/ SMA/SMP/SD Negeri dan Swasta, Pimpinan Orpol/Ormas/Organisasi Sosial/ Organisasi Kepemudaan diimbau berpartisipasi menyukseskan Gerakan tersebut.
Partisipasi dimaksud adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada Warga Masyarakat sekitar, perkantoran atau ke warga masyarakat yang melewati area perkantoran atau dilingkungan perumahan masyarakat.
"Pembagian bendera di mulai sejak tanggal di keluarkannya Surat Edaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023" Jelas Bupati dalam surat edarannya
Tak hanya itu, Bupati juga meminta mendokumentasikan kegiatan pembagian bendera Merah Putih ke dalam berbagai bentuk media cetak dan media sosial.
Selanjutnya untuk para Camat melakukan monitoring, pelaporan dan pembagian hasil pengumpulan bendera sekaligus memastikan pemasangan bendera merah putih di wilayah masing-masing disertai dengan dokumentasi laporan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, atau melalui email yang tersebut pada point 4.
Point terkahir dalam surat edaran bupati tersebut dikhususkan kepada seluruh ASN disetiap Lembaga/Instansi dan Perangkat Daerah wajib berkontribusi menyumbang Bendera Merah Putih yang di kumpulkan pada Lembaga/Instansi dan Perangkat Daerah masing-masing serta pengumpulan benderanya di koordinir oleh pimpinan masing-masing Lembaga/Instansi dan Perangkat Daerah. (*)
